SURABAYA, iNFONews.ID – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur terus memperluas jaringan dan kolaborasi dengan pemangku kebijakan.
Kali ini, PKC PMII Jatim menjalin silaturahmi dengan Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur pada Selasa (25/11/2025), sebagai bagian dari program kerja pengurus baru periode 2025-2027 untuk memajukan Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, PMII Jatim juga telah mengunjungi Fraksi PKB DPRD Jatim.
Baca juga: DPRD Jatim Protes Keras Penghapusan Kuota Peserta Baru Prokesra 2026
Ketua PKC PMII Jatim, Muhammad Ivan Akiedozawa atau akrab disapa Edo, menjelaskan tujuan kunjungan tersebut.
“Sebagai pengurus baru PKC PMII Jatim, tentu kami ingin merawat jaringan dan berkolaborasi dengan Fraksi Partai Golkar untuk kemajuan provinsi Jawa Timur ke depan. Apalagi kader PMII tersebar di banyak parpol yang ada di DPRD Jatim,” ujar Edo.
Menurut Edo, DPRD Jatim memiliki peran krusial melalui kewenangan dalam pembuatan peraturan daerah (perda), budgeting, dan pengawasan sebagai instrumen vital untuk mewujudkan masyarakat Jatim yang lebih maju dan sejahtera.
Oleh karena itu, PMII merasa penting untuk berkolaborasi dengan DPRD Jatim, mengingat adanya kesamaan tujuan dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Jawa Timur.
Mahasiswa ITS tersebut juga mengapresiasi beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang digagas oleh DPRD Jatim, menilai Raperda tersebut sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia mencontohkan, Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam.
“Kami juga menerima masukan dari teman-teman di daerah terkait persoalan petambak ikan dan petambak garam. Tentu ini sejalan dengan Raperda yang tengah dibahas di DPRD Jatim,” ungkap Edo.
PMII Jatim juga menyuarakan kesepakatannya dengan Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim terkait upaya agar masyarakat tidak semakin terbebani di tengah kondisi moneter yang melemah.
Baca juga: Sengkarut Tambang Jatim, DPRD Desak Pemerintah Pusat Terbitkan Perpres
Edo menegaskan bahwa menaikkan pajak daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di saat ekonomi masyarakat tidak menentu justru akan semakin memberatkan.
“Pemerintah daerah jangan menerapkan pola-pola premanisme dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kebijakan menaikkan pajak dan retribusi daerah karena itu bisa memicu keresahan di masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menyambut baik dan mengaku senang atas inisiatif PMII Jatim untuk menjalin kolaborasi dalam mengawal serta memperjuangkan isu-isu kepentingan masyarakat Jatim.
“Kami sangat senang, karena teman-teman PMII Jatim juga ikut mengawal pembahasan Raperda-Raperda yang tengah dibahas di DPRD Jatim,” tutur Pranaya.
Lebih lanjut, Pranaya juga menyampaikan bahwa sejalan dengan program pemerintah pusat di bawah Prabowo Subianto terkait Swasembada Pangan, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Jatim segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.
Baca juga: Genjot PAD, DPRD Jatim Usul Bus Trans Jatim Disulap Jadi Lahan Iklan
Ia menjelaskan, meskipun saat ini masih dalam kajian Pemprov, pembentukan BUMD Pangan dinilai penting untuk memperkokoh posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional.
“Kami berharap teman-teman PMII Jatim juga ikut mendorong pembentukan BUMD Pangan agar dapat memperkokoh posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional,” jelas Pranaya, yang didampingi oleh anggota Fraksi Partai Golkar lainnya, Mohammad Jairi.
Pranaya juga menginformasikan bahwa saat ini DPRD Jatim tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) BUMD Jatim. Ia pun mempersilakan PMII Jatim untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait BUMD Jatim kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim.
Laporan: Eric Setyo Pambudi
Editor : Alim Kusuma