SURABAYA, iNFONews.ID - Setelah melakukan orasi diikuti berbagai elemen mahasiswa lainnya yang turun aksi demo di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, massa mahasiswa yang tergabung di BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Jatim, menyuarakan tuntutan aksi yang ditujukan ke Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran, Rabu (17/6/2026).
Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair), M Rizqi Senja Virawan yang memimpin aksi demonstrasi kemudian membacakan 16 tuntutan utama, diantaranya yang tegas disuarakan adalah Dua tuntutan paling utama yang disuarakan mahasiswa adalah:
Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Menghentikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Menolak kenaikan Harga BBM, yang disebut menyengsarakan rakyat. Serta tuntutan lainya yang dinilai akan terus menyurutkan keuangan negara (APBN).
"Kami mengecam keras lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak berpijak kepada rakyat. Kami menuntut pemerintah untuk menghapuskan Program MBG yang tidak penting serta kebijakan populis lainnya. Kami bersiap berdiri di garda terdepan sebagai kontrol sosial demi menyelamatkan arah demokrasi agar tidak melenceng dari Marwah Demokrasi," tegas Rizqi Senja Virawan, diikuti teriakan "hidup mahasiswa" oleh kerumunan mahasiswa lainnya yang membentuk barisan dan mengerubungi.
Tuntutan lainnya juga disuarakan, Penolakan Kebijakan Ekonomi: Mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghentikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai membebani keuangan negara.Desakan Regulasi: Mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.Kebebasan & Demokrasi: Mencabut UU TNI dan Polri, menghentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil, serta menjamin kebebasan pers dan berpendapat.
Terkait Kesejahteraan dan Pendidikan disuarakan desakan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan, serta pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya di wilayah 3T.Pemberantasan Korupsi. Serta Menguatkan independensi KPK dan menuntaskan kasus izin usaha pertambangan (IUP) palsu.
Mengakhiri itu, spanduk dan alat peraga yang dipakai menyuarakan tuntutan dalan aksi demo kemudian dibakar. (*)
Editor : Tudji Martudji
