SURABAYA, iNFONews.ID - Gerakan memperkuat benteng ideologi di internal Nahdlatul Ulama (NU) memasuki babak baru. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mengusulkan agar "Aswaja Center" naik status menjadi lembaga atau badan khusus dalam struktur organisasi resmi.
Langkah ini diputuskan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di Tuban, 11-12 April 2026, yang dihadiri tokoh kunci seperti Rais Syuriah PBNU Prof. Mohammad Nuh dan Rais Aam PBNU KH Miftakhul Achyar.
Usulan tersebut diproyeksikan menjadi agenda krusial dalam forum Konperensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) pada akhir April mendatang, sebagai rangkaian menuju Muktamar Ke-35 NU pada Agustus 2026.
Delegasi Aswaja Center, MZ Muhaimin, mengungkapkan bahwa urgensi legalitas ini merupakan hasil kajian mendalam yang disepakati dalam sidang pleno.
"Status Aswaja Center butuh penguatan legal formal agar memiliki payung hukum jelas di internal organisasi," ujar Muhaimin di Surabaya, Senin (13/4/2026).
Urgensi pelembagaan ini bukan sekadar urusan birokrasi. Wakil Sekretaris PWNU Jatim, Dr. KH Wafiul Ahdi, menyebut langkah tersebut sebagai respons atas ancaman perang ideologi yang makin nyata di ruang digital.
Berdasarkan data lapangan, masih banyak kalangan muda atau Gen-Z di lingkungan NU yang belum memahami napas Aswaja An-Nahdliyah secara komprehensif.
"Kondisi ini mengkhawatirkan. Tanpa advokasi paham, literasi, dan penerbitan buku yang terstruktur melalui lembaga resmi, fondasi ideologi generasi mendatang bisa rapuh," tegas Kiai Wafiul Ahdi.
Secara keilmuan, Aswaja Center berfungsi menjaga kemurnian sanad NU yang merujuk pada hujjah Asy’ariyah dan Maturidiyah dalam akidah, empat mazhab besar dalam fiqih, serta ajaran Imam Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi di bidang tasawuf.
Jawa Timur sejauh ini menjadi barometer gerakan ideologi ini. Sejak berdiri pada 2011, Aswaja NU Center Jatim telah menunjukkan eksistensi yang kuat hingga ke tingkat kecamatan (MWCNU). Keberhasilan tersebut mulai menjalar ke wilayah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat yang mulai menginisiasi gerakan serupa.
Dalam sidang komisi yang dipimpin KH Firjaun Barlaman, delegasi bahkan memutar kembali dokumentasi Muktamar ke-34 di Lampung.
Rekaman tersebut menunjukkan bahwa aspirasi pelembagaan ini sebenarnya sudah diterima secara prinsip, namun memerlukan tindak lanjut konkret untuk masuk dalam AD/ART atau Peraturan Perkumpulan (Perkum) PBNU.
Selain penguatan ideologi, Muskerwil PWNU Jatim juga membawa mandat pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan pertanian, perluasan layanan kesehatan berbasis jemaah, serta pemantapan sistem kepemimpinan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Editor : Alim Kusuma
