Sabtu, 31 Jan 2026 06:43 WIB

Jagal RPH Pegirian Geruduk Dewan, Protes Rencana Pindah ke Osowilangun

Massa membawa sapi hidup sebagai simbol protes mendesak para legislator agar membatalkan pemindahan paksa operasional ke RPH Tambak Osowilangun. INPhoto/Eric
Massa membawa sapi hidup sebagai simbol protes mendesak para legislator agar membatalkan pemindahan paksa operasional ke RPH Tambak Osowilangun. INPhoto/Eric

SURABAYA, iNFONews.ID – Gelombang penolakan para jagal sapi dan pedagang daging terhadap rencana relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian memuncak di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026). 

Massa yang membawa sapi hidup sebagai simbol protes mendesak para legislator agar membatalkan pemindahan paksa operasional ke RPH Tambak Osowilangun yang dinilai sepihak.

Aspirasi para jagal ini muncul karena kekhawatiran akan terganggunya rantai distribusi daging di Surabaya. 

Kebijakan manajemen RPH yang terkesan tertutup memicu keresahan para mitra yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup di Pegirian.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menilai carut-marut ini bersumber dari tersumbatnya keran komunikasi. 

Ia mengkritik manajemen RPH sebagai pemegang otoritas yang justru menjauhkan diri dari dialog bersama para mitra jagal.

"Pengelola RPH belum membuka komunikasi yang menyeluruh. Jika kewajiban berdialog dilakukan sejak awal, percikan ketidakpastian yang mengganggu ketenangan pedagang seperti hari ini tidak akan terjadi," ujar Fathoni setelah menemui demonstran.

Menurut Fathoni, keterbukaan informasi menjadi harga mati agar tidak muncul prasangka antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil di lapangan. 

Ia mendorong adanya "chemistry" baru antara pengelola dan mitra kerja supaya stabilitas pangan, khususnya pasokan daging sapi untuk warga Surabaya, tetap aman.

Sebagai bentuk dukungan, Fathoni ikut menandatangani lembar aspirasi yang disodorkan massa. Langkah ini ia ambil untuk memastikan suara rakyat memiliki napas yang sama dengan kebijakan yang akan diputuskan nanti. 

Meski demikian, ia tetap membuka pintu musyawarah jika manajemen RPH berniat menawarkan solusi alternatif.

"Kami adalah pelayan rakyat. Apa pun yang mereka perjuangkan, kami harus berdiri di sana. Sekarang tinggal pertanyaannya, apakah rencana ini sudah final atau manajemen masih berani membuka ruang diskusi?" tanyanya retoris.

Dewan berkomitmen mengawal sengketa ini hingga ditemukan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. 

Fathoni mengingatkan agar konflik ini segera tuntas sebelum berdampak pada kelangkaan daging di pasar-pasar tradisional yang bisa memicu inflasi di Kota Pahlawan.

"Harapan kami ada titik temu yang memuaskan semua pihak. Jangan biarkan polemik ini berlarut-larut hingga warga kesulitan mendapatkan daging berkualitas," tutup politisi Golkar tersebut.

Editor : Alim Kusuma