Oleh: Ali Murtadho
Visi Peradaban yang Berkontradiksi dengan Realitas
Dalam bukunya, Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyajikan visi kepemimpinan NU yang revolusioner: mengubah NU dari sekadar wadah keagamaan menjadi proyek peradaban holistik.
Tujuannya adalah menciptakan tatanan dunia yang adil, harmonis, dan beradab, berlandaskan akhlak mulia serta kesetaraan hak. Visi ini mengajak NU untuk melampaui ritualisme sempit dan mengambil peran transformatif dalam dinamika global.
Namun, sejak Gus Yahya memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 2021, organisasi ini justru didera polemik internal yang tak kunjung reda.
Gejolak ini lahir dari kebijakan organisasi yang kontroversial, menimbulkan pro-kontra di kalangan pengurus dan basis massa.
Di balik polemik tersebut, terlihat jelas pola kepemimpinan yang cenderung sentralistik. Upaya "penataan" diartikan sebagai penguatan kekuasaan pusat, mengubah NU seolah menjadi piramida hierarkis yang kaku, alih-alih jaringan organik berbasis musyawarah.
Model Otoriter: Penularan dari GP Ansor ke PBNU
Pola kepemimpinan Gus Yahya diyakini tak lepas dari pengaruh adiknya, KH. Yaqut Cholil Qoumas, yang saat itu menjabat Menteri Agama (2019–2024) sekaligus Ketua Umum GP Ansor.
Yaqut dikenal dengan gaya otoriter saat memimpin Ansor: memecat kader yang dianggap tidak selaras melalui Surat Keputusan Penggantian Antar Waktu (PAW) atau bahkan mengeluarkan Karteker (pengangkatan pengurus sementara) massal terhadap Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) Ansor yang menolak tunduk.
Praktik ini dinilai menabrak tradisi NU yang egaliter, di mana pemecatan sepihak tanpa mekanisme musyawarah mendalam jarang terjadi.
Pengaruh ini menular ke PBNU, terutama karena sekitar 50% struktur tanfidziyah (pelaksana harian) diisi oleh loyalis Yaqut, baik dari kalangan pejabat Kemenag maupun GP Ansor.
Yaqut sendiri berperan krusial dalam kemenangan Gus Yahya pada Muktamar 2021 dengan memanfaatkan jaringan Kemenag yang luas mengingat banyak pengurus NU di daerah adalah pegawai Kemenag untuk menggalang dukungan secara terstruktur dan masif.
Setelah kemenangan, para suksesor ini dihadiahi posisi strategis di Kemenag atau perguruan tinggi keagamaan, menciptakan ikatan patron klien yang erat.
Akibatnya, PBNU di bawah Gus Yahya mereplikasi "virus otoritarianisme" tersebut: aksi PAW dan Karteker menjadi budaya baru, mengubah NU dari organisasi berbasis konferensi menjadi alat kontrol vertikal.
Kontradiksi Mendasar: Gus Yahya berkampanye dengan tagline "Menghidupkan Gus Dur" (KH. Abdurrahman Wahid), yang legendaris karena pluralisme dan anti-otoritarianisme.
Namun, praktiknya justru kebalikannya: Gus Dur menolak sentralisasi dan mempromosikan otonomi cabang.
Sebaliknya, Gus Yahya mengedepankan komunikasi administratif prosedural—bukan gagasan peradaban yang membuat PW dan PC merasa dijadikan pion, bukan mitra. Ini adalah erosi nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, di mana musyawarah, bukan dekrit, adalah inti kepemimpinan.
Konsekuensinya, loyalitas basis retak. Survei internal NU (non-resmi, 2024) menunjukkan 40% pengurus tingkat kabupaten merasa "terpinggirkan" oleh intervensi pusat. Resistensi diam-diam ini kini meledak menjadi tuntutan mundur dari Syuriyah PBNU.
Strategi Melanggengkan Kuasa: Kontrol Konferensi dan Karteker
Pola sentralisasi ini mencapai puncaknya dalam strategi Gus Yahya menuju periode kedua (2026–2031): "penataan organisasi" diubah menjadi alat untuk membersihkan "musuh internal" dan memastikan konferensi menghasilkan kandidat yang loyal.
Dua taktik utama yang digunakan adalah:
1. Pengondisian Konferensi Wilayah dan Cabang
PBNU mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan PWNU/PCNU meminta restu pusat untuk konferensi akhir masa jabatan. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
AD/ART Pasal 12–15 menegaskan bahwa konferensi adalah kewajiban mandatori yang hanya bersifat pemberitahuan kepada pusat, bukan permohonan izin yang berpotensi ditolak. Penolakan izin justru dinilai sebagai pelanggaran yang dapat melumpuhkan organisasi karena masa jabatan pengurus menjadi "macet".
Strategi ini memungkinkan PBNU untuk memveto calon yang tidak selaras. Jika konferensi direncanakan tanpa "representasi" kepentingan pusat, izin akan ditolak hingga masa jabatan berakhir. Setelah itu, SK Karteker dikeluarkan, menunjuk Pejabat (PJ) Ketua baru yang loyal secara sepihak, tanpa melalui konferensi.
Contoh Ikonik: Penggantian KH. Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jatim (2024), di mana konferensi wilayah (Konferwil) ditunda hingga SK habis, lalu diganti dengan komposisi yang pro-PBNU.
Langkah ini mirip taktik Machiavellian "divide et impera" (pecah belah dan kuasai), mengorbankan otonomi daerah demi homogenitas ideologis. Dampaknya, demokrasi internal NU terkikis; konferensi yang seharusnya ruang aspirasi menjadi sebatas formalitas, yang pada akhirnya mengurangi legitimasi Gus Yahya di mata kiai sepuh.
2. Karteker dan Pembatalan Hasil Konferensi
Sejak 2022, setidaknya 12 PWNU dan 16 PCNU dikarteker, sering kali diawali dengan penolakan konferensi. Daftar ini mencerminkan pola sistematis: target utama adalah wilayah yang dianggap basis rival politik (seperti basis PKB di Jawa Timur), di mana pengganti diisi oleh loyalis Ansor/Kemenag.
Daftar PWNU dan PCNU yang Dikarteker (Periode Gus Yahya):
Hasil Konfercab yang Dibatalkan:
- PCNU Jombang, Karawang (2022)
- PCNU Blitar (2024)
- PCNU Bogor, Wonogiri (2025)
Rentetan ini dinilai sebagai blueprint untuk Muktamar 2026. Dengan mengontrol 60–70% PW/PC (estimasi data internal NU), Gus Yahya berusaha memastikan suaranya dominan sebagai modal pencalonan.
Ini ironis: visi "peradaban harmonis" menekankan kesetaraan, namun praktiknya menciptakan oligarki struktural. Dampak jangka panjangnya adalah fragmentasi dan kekecewaan di tingkat akar rumput.
Panggilan dari Keramat NU
Pada akhirnya, "Keramat NU" mulai muncul untuk "membersihkan" pemimpin yang dinilai arogan, seperti teguran Syuriyah terkini soal undangan Peter Berkowitz (2025) yang dianggap mencemarkan nama baik NU.
Jika rentetan geger PBNU ini dipahami secara reflektif, Gus Yahya akan menyadari bahwa ia sedang ditegur berkali-kali. Konsolidasi struktural telah mengabaikan etika peradaban yang ia janjikan.
Alamat PBNU di Jalan Kramat Raya bukan sekadar lokasi; itu adalah simbol keramat NU yang menuntut ikhlas berkhidmah, bukan ambisi dua periode.
Gus Yahya seharusnya merefleksikan bahwa komunikasi ke bawah harus gagasan-driven (berbasis gagasan), seperti Gus Dur, bukan prosedural. Koordinasi dengan PW/PC wajib dilakukan secara etis, menghormati AD/ART sebagai pondasi.
Namun, nasi telah menjadi bubur. Rapat Harian Syuriyah telah meminta Gus Yahya untuk mundur. Sebagai seorang santri, adalah wajib hukumnya taat kepada kiai tanpa membantah.
Keputusan mundur harus diterima sebagai konsekuensi dari kesalahan, demi keutuhan organisasi. NU bukan milik satu orang; ia milik umat yang haus harmoni, bukan hierarki.
Editor : Alim Kusuma
