Pemberhentian Presiden
SURABAYA, INFONews.ID - Profesor Soetanto Soepiadhy menyampaikan, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur dalam ketentuan Pasal 7B UUD 1945.
"Karena pasal tersebut terdiri atas tujuh ayat, maka untuk mempermudah pengertiannya, intinya sebagai berikut," kata Soetanto Soepiadhy,
Pertama, DPR memeriksa dan menilai pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Kemudian, hasil pemeriksaan dan penilaian, bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melanggar salah satu dasar sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7A, diteruskan kepada MK, dengan dukungan sekurangnya '"dua pertiga" anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.
Selanjutnya, apabila MK sependapat dengan DPR, maka DPR mengajukan usul untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.
Akhirnya, MPR memutuskan usul DPR tersebut dalam rapat paripurna MPR, yang 'dihadiri' sekurang-kurangnya "tiga pertempat" jumlah anggota, dan 'disetujui' sekurang-kurangnya "dua pertiga" anggota yang hadir. (*)
Editor : Tudji Martudji
-
JAKARTA, INFONews.ID - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H, PLN Nusantara Power (PLN NP) memastikan seluruh unit pembangkitnya dalam kondisi siaga penuh untuk Baca Selengkapnya ...
-
SIDOARJO, INFONews.ID - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau Pasar Pangan Murah Ramadhan di Rumah Suyuti, Jl. H. Abdul Rahman Nomor 73 Sedati Baca Selengkapnya ...
-
SURABAYA, INFONews.ID - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi dan tunjangan kehormatan pada 1.000 seniman dan 148 juru pelihara Baca Selengkapnya ...
-
JAKARTA, INFONews.ID – Lenovo kembali membuktikan komitmennya terhadap Smarter Technology for All dengan menghadirkan inovasi terbaru. Kali ini, Lenovo m Baca Selengkapnya ...
-
SURABAYA – BRI Unit Demak, Kantor Cabang Kusuma Bangsa, menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan pada Senin (24/3/2025). K Baca Selengkapnya ...
