INFOnews.id | Surabaya - Ramai dibicarakan soal Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, soal itu Yusuf Husni menjabarkan bahwa yang dimaksud Munaslub tidak harus dengan agenda mengganti ketua umum.
"Saat ini persepsi publik maupun orang-orang Golkar sendiri banyak yang tidak memahami, mereka menafsirkan Munaslub berisi agenda pergantian ketua umum, itu salah besar," kata Yusuf Husni, di Surabaya, Selasa (17/7/2023).
YH -sapaan Yusuf Husni- yang menjabat Ketua Umum Kosgoro (*dia menyebut Kosgoro pusat, yang asli) serta Penasihat Partai Golkar itu lantas membeber. Dikatakan, seperti pemahaman Firman Soebagyo (FS), Wakil Ketua Umum Golkar, disebut dia tidak memahami dan disarankan untuk kembali belajar soal AD/ART Golkar.
"Karena itu pemahaman dangkal, keliru dan menyesatkan. Jika begitu sikapnya FS haram hukumnya dia masuk ke Jawa Timur, harus wudhu politik dulu. Dia harus wudhu politik dulu, karena tidak memahami sejarah dan perjalanan Golkar," ucap senior Golkar, Arek Suroboyo itu.
Mengapa Wakil Ketua Umum Partai Golkar harus wudhu politik? Sebab dia punya 'dosa besar' pada sesepuh Golkar, yakni Ridwan Hisjam. Dengan mengusulkan pada Dewan Etik Partai Golkar agar menindak tegas Ridwan, itu artinya FS telah membuat 'dosa besar'.
FS disebut tidak tahu perjalanan sejarah membesarkan Partai Golkar. Sementara Ridwan Hisjam punya andil besar, terutama saat kisruh 1998 dimana kantor Golkar Jawa Timur, saat itu dibakar massa. Justru Ridwan lah yang berjuang mempertahankan dan membela mati-matian.
Gara-gara melemparkan wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), Ridwan Hisjam dituding telah mengingkari keputusan tertinggi Munas 2019. Bahkan dituding hendak menghancurkan Golkar.
"Itu tudingan yang salah alamat dan menyesatkan, dan itu sangat berbahaya," tegasnya.
Lanjut YH, yang dimaksud Munaslub kali ini, tidak untuk mengganti ketum. Tetapi, meluruskan isi Munas 2019, yang berisi penetapan nama Airlangga Hartarto (AH) untuk di capreskan (maju sebagai calon wakil presiden dari Golkar). Itu yang hingga saat ini, belum dideklarasikan. Sesuai batasan waktu lanjut YH, nama capres harus segera ditetapkan, itu yang belum dilakukan. Dan, jika waktunya semakin mepet, maka harus dilakukan Munaslub.
"Jadi, jelas ya, justru wacana Munaslub yang diusulkan Ridwan Hisjam itu benar, demi kebaikan Golkar dan menjaga keutuhan partai, dari mereka-mereka (kader) yang ingin berselancar, tidak punya pendirian dan pemahaman. Dan, memang banyak di internal Golkar orang-orang yang memanfaatkan ini, untuk berselancar," ungkap YH.
Disebut, Golkar lah yang mengusulkan Capres pertama kali, yakni Airlangga Hartarto (AH) melalui hasil Munas 2019 dan itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar. Perlu dipahami dan yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai hari ini belum ada deklarasi pencapresan Airlangga Hartarto? Itu yang disesalkan tokoh-tokoh Golkar Jawa Timur, terutama Ridwan Hisjam.
Sebaliknya Airlangga Hartarto alias AH berikut DPD I Golkar dianggap tidak mematuhi keputusan Munas 2019. Seharusnya setelah putusan Munas, AH langsung dideklarasikan. Bukan malah 'berselancar' hingga suasana menjadi seperti ini. Sekarang, AH terus 'berselancar' mencari arah angin, itu sangat rawan, dan bisa dimanfaatkan kader yang ingin 'main-main'. Ibarat nahkoda kapal,
AH dinilai kehilangan kompas. Bingung menentukan arah angin. Lobi sana sini. Loncat dari satu pertai ke partai lain. Berharap bisa menambah koalisi. Padahal dia sendiri adalah Capres hasil Munas. Sementara batas waktu pendaftaran calon presiden sudah semakin dekat.
"Jadi, wacana Munaslub yang disampaikan Ridwan Hisjam bertujuan untuk memastikan keberlanjutan hasil Munas. Sebab yang bisa meralat Munas ya Munas itu sendiri, artinya, jika ingin merubah keputusan yang ada, harus melalui Munaslub," tegasnya, lantang.
YH tidak mempermasalahkan jika nantinya hasil Munaslub tetap sepakat mengusung Airlangga Hartarto sebagai Capres maupun Cawapres. Setidaknya ada kepastian politik Golkar akan dibawa kemana.
Dia mengulangi kalimatnya dan menyayangkan pernyataan FS yang menganggap wacana Munaslub sebagai gagasan menyesatkan. Bahwa ada penumpang gelap yang hendak menghancurkan Golkar. Apalagi sampai meminta Dewan Etik Partai Golkar memecat RH, yang mana RH adalah tokoh Golkar yang berpengaruh, ini sangat berbahaya.
"Pernyataan FS sangat berbahaya bagi partai. Dia tidak tahu bahwa Golkar sampai detik ini masih didukung oleh kader-kader idelogis layaknya Ridwan Hisjam yang telah berkorban banyak demi partai. Dengan mengatakan demikian, Firman terkesan membiarkan publik terpecah belah. Sehingga berdampak pada suara Golkar di Jawa Timur, dan juga di Pusat," katanya.
Terakhir, YH berpesan ingat, jika suara Golkar di Jatim naik maka suara pusat akan naik. Jika suara Golkar di Jatim turun, maka tergeruslah suara Golkar di pusat. Disebut, Golkar lah yang mengusulkan Capres pertama kali, yakni Airlangga Hartarto melalui hasil Munas 2019 dan itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Mengapa sampai hari ini belum ada deklarasi pencapresan Airlangga?
Seharusnya setelah putusan Munas, AH langsung dideklarasikan. Bukan malah 'berselancar'. Sekarang AH terus 'berselancar' mencari arah angin. Ibarat nahkoda kapal kehilangan kompas. Bingung menentukan arah angin. Lobi sana sini. Loncat dari satu pertai ke partai lain. Berharap bisa menambah koalisi. Padahal dia sendiri adalah Capres hasil Munas. Sementara batas waktu pendaftaran calon presiden sudah dekat.
Karena itu, wacana Munaslub yang disampaikan RH bertujuan untuk memastikan keberlanjutan hasil Munas. Sebab yang bisa meralat Munas ya Munas itu sendiri.
YH mengingatkan kondisi Golkar yang seperti ini (tidak segera mendeklarasikan nama AH, sebagai Capres), berakibat elektabilitas AH semakin terpuruk, tidak naik atau tidak bisa meningkat. Karena organ partai tidak bekerja, dan mereka yang di lingkaran AH sibuk berselancar.
Terakhir Yusuf berpesan, ingat, jika suara Golkar di Jatim naik maka suara pusat juga akan naik. Jika suara Golkar di Jatim turun, maka tergerus suara Golkar di pusat.
"Jadi, sebelum berpolitik wudhu' lah dulu, harus wudhu politik, agar bisa paham tentang politik, termasuk juga memahami Partai Golkar," katanya.
Tak lupa, RH menyisipkan kalimat, bahwa semua ini (termasuk yang melanda Golkar), tak lepas dari pengaruh 'tangan-tangan kuat' yang sengaja menyandera Golkar, termasuk nama AH. (inf/tji/red)
Editor : Tudji Martudji
