Presiden Jokowi Tegaskan Penguatan Kebijakan Satu Data Nasional

INFOnews.id | Jakarta - Dalam keterangannya, Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk membuka seluruh data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah ditugaskan untuk melakukan pendataan secara nasional.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penguatan kebijakan satu data dalam registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 sangat diperlukan agar seluruh sensus dapat mencakup 100 persen penduduk.

Sedangkan saat ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pendataan yang sudah ada belum terpusat pada satu data yang sama.

“Memang beberapa kementerian mempunyai wali data amanat berdasarkan undang-undang, seperti untuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) di Kementerian Sosial, kemudian juga ada terkait dengan data keluarga di BKKBN, kemudian juga ada di pengentasan kemiskinan di P3KE (pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem), kemudian ada juga di Dukcapil,” ucap Airlangga saat memberikan keterangan usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (12/10/2022).

Padahal, menurut Airlangga, kebutuhan satu data menjadi hal yang penting karena klasifikasi data lebih lengkap dan tidak spesifik pada kebutuhan satu kementerian/lembaga saja.

Airlangga berharap dengan adanya satu data tersebut program pemerintah ke depan akan lebih tepat sasaran. “Jadi tidak hanya data yang spesifik dimiliki oleh kementerian masing-masing, tetapi secara nasional data sosial registrasi juga ter- update. Untuk program-program pemerintah itu nanti akan lebih tepat sasaran sesuai dengan data yang direkam 100 persen melalui sensus ini,” sambungnya.

Dalam keterangannya, Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk membuka seluruh data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah ditugaskan untuk melakukan pendataan secara nasional.

Pendataan tersebut, lanjut Airlangga, akan dilakukan mulai bulan Oktober hingga Desember dengan melibatkan 400 ribu petugas lapangan.

“Sosial registrasi ini akan dilakukan di bulan Oktober sampai dengan Desember nanti dengan melibatkan sekitar 400 ribu daripada peneliti,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh data dimutakhirkan secara total. Seperti data DTKS yang masih berbasis data tahun 2011, Presiden meminta untuk segera diperbarui, sehingga data yang ada merupakan data terkini.

“P3KE konsentrasi kepada kemiskinan di mana P3KE itu menggunakan data DTKS, menggunakan data Dukcapil, dan juga ditapis sekali lagi dengan BKKBN. Jadi data di P3KE sudah lebih ter-update. Namun, data DTKS kan awalnya di tahun 2011 di mana itu dimutakhirkan secara bertahap,” tambahnya.

Untuk pendataan saat ini, Airlangga menyatakan bahwa akurasi data akan lebih baik lagi karena petugas juga akan melakukan penandaan tempat atau geotagging dalam prosesnya. Hal tersebut juga dilakukan pada saat pemutakhiran data P3KE.

“Kemarin kayak P3KE juga pakai geotagging. Itu (geotagging) termasuk dicek di rumah. lantainya di semen, tanah atau keramik, demikian pula atap, dapur, sumber air, dan yang lain. Jadi itu semua yang minta di-update,” kata Airlangga.(BPMI Setpres)

Editor : Redaksi