Bantuan Sepeda Motor Untuk BUMDesMa dan MoU Kemudahan Permodalan

INFOnews.id | Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut gembira kehadiran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, itu terlontar saat memberi sambutan di acara 'Penyerahan Bantuan Kepada Lembaga Keuangan Desa BUMDesMa di Jatim' di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/12/2020).

Sebanyak 147 BUMDesMa dari 17 Kabupaten di Jatim mendapat bantuan masing-masing unit sepeda motor dan satu set komputer lengkap dengan printernya, untuk menunjang kelancaran operasional pengelolaan aset desa.

Secara simbolis, penyerahan bantuan dilakukan oleh Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar kepada perwakilan BUMDesMa, disaksikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim, M Yasin.

"Bantuan peralatan penunjang kerja ini diharapkan mampu mewujudkan produktivitas BUMDesMa dalam melayani usaha perekonomian masyarakat di desa," kata Abdul Halim Iskandar.

Gus Halim atau Gus Menteri -sapaan Abdul Halim Iskandar- menambahkan, bantuan tersebut adalah untuk yang pertama di Indonesia, yang diawali dari Provinsi Jatim.

"Bantuan diawali di Jatim, ada 147 BUMDesMa menerima bantuan dari sebanyak 500 BUMDesMa di Jatim," terangnya.

Dijabarkan, sebanyak 147 BUMDesMa tersebut merupakan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai percontohan yang dicanangkan untuk nasional, dan diawali dari Jatim, sejak Oktober 2020 lalu. 

Gus Halim menyebut, dari ratusan BUMDesMa di Jatim telah berhasil mengukir capaian prestasi dengan peningkatan omset 23 persen dari Rp 474,7 miliar pada 2015 menjadi Rp 582,1 miliar.

"BUMDesMa merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang telah berakhir 31 Desember 2014," urainya.

Di Jatim, ada sebanyak 522 UPK sebagai pengelola dana bergulir yang jumlahnya cukup besar, yakni lebih dari Rp 1,6 triliun. Dan, ada sebanyak 522 UPK tersebar di 522 kecamatan di 29 kabupaten.

"Keberadaannya telah memberikan manfaat kepada 72.582 kelompok masyarakat di desa," katanya.

Kemudian sebanyak 147 UPK telah bertransformasi menjadi BUMDesMa yang mengelola aset dana bergulir sejak tahun 2015 sebesar Rp 475,5 miliar. Yang saat ini berkembang menjadi Rp 593,6 miliar tepatnya pada tahun 2019.

Gubernur Khofifah pun mengaku gembira, dengan keberadaan BUMDesMa di Jatim yang terus tumbuh dan aset keuangan yang dikelola semakin terus bertambah. Dia berharap desa-desa lainnya bisa segera mengikuti untuk menjadi pengelola aset desa yang bermanfaat kepada masyarakatnya.

"Dengan bertransformasi menjadi BUMDesMa akan menjamin berkembangnya dana bergulir yang berdampak manfaat bagi masyarakatnya. Sekaligus, dengan kebaradaan BUMDesMa ada kepastian hukum dari sisi kelembagaan keuangan yang dikelola," terang Gubernur Khofifah.

Mantan Menteri Sosial RI ini pun bersyukur dengan kebijakan Kemendes PDTT, program PNPM bisa berlanjut dengan munculnya BUMDesMas sebagai kepanjangan tangan lembaga keuangan yang mengatur dan mengelola aset-aset milik desa dengan pengawasan dari OJK, berdasarkan pengaturan Undang-Undang Desa.

Disebutkan, di Jatim ada 6.080 BUMDes yang memiliki beragam jenis unit usaha. Diantaranya jenis usaha simpan pinjam ada 4.148 unit, dengan total modal berkembang mencapai Rp 193,8 miliar. Dan, bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa mencapai Rp 8,2 miliar. 

M Yasin: Kemudahan akses perbankan untuk BUMDes

Dikesempatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim, M Yasin menegaskan ada kemudahan akses perbankan untuk pengelolaan BUMDes. Itu, seperti tertuang di dalam Surat Menteri Desa tanggal 5 Agustus 2020 Nomor S2310/PR.01.01/VIII/2020 tentang kemudahan akses permodalan untuk pengembangan BUMDes.

"Pemprov Jatim bersama-sama dengan BPD Jatim bersinergi untuk memberikan kemudahan akses kepada BUMDes di Jatim yang ingin mengembangkan usahanya melalui bantuan permodalan yang murah dari Bank Jatim," ujar M Yasin, menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam prosesi rangkaian acara itu, juga dilakukan Penandatangan Sinergitas Pelaksanaan Program Kerja Bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim.

Serta pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mengentas desa tertinggal. Termasuk penilaian keberhasilan pemulihan ekonomi di wilayahnya akibat dampak pandemi Covid-19. (tji/red)

Editor : Redaksi