KPU Sebut Foto Risma Boleh Muncul di APK, Wajib Menyertakan Jabatan di PDIP

INFOnews.id | Surabaya - Foto Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPP PDIP, Tri Rismaharini, yang muncul di bahan dan alat peraga kampanye paslon nomor urut satu Eri Cahyadi-Armuji sempat disoal oleh paslon nomor urut dua, Machfud Arifin-Mujiaman.

Terkait itu, Ketua KPUD Surabaya Nur Syamsi menjelaskan alasan mengapa foto Risma boleh dipakai di bahan dan alat peraga kampanye paslon nomor urut satu. Dia mengatakan aturan tentang desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye mengacu pada pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubik Indonesia (PKPU RI) Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Selain itu, juga tercantum dalam pasal 29 dan pasal 63 PKPU 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Telah diberikan penjelasan juga oleh KPU RI melalui surat dinas nomor 866," kata Nur Syamsi dalam rilis yang diterima Senin (12/10/2020).

Dalam aturan itu dijelaskan pejabat negara, pejabat daerah, yang juga menjabat sebagai pengurus partai politik, fotonya dapat dimunculkan pada bahan kampanye (BK) dan alat peraga kampanye (APK).

"Sepanjang tidak memakai atribut pejabat negara maupun pejabat daerah," tambahnya.

Dan, jika ada foto pejabat negara atau pejabat daerah di seluruh APK dan BK harus dipertegas jika foto pejabat negara atau pejabat daerah yang dipasang itu dalam kapasitasnya sebagai pengurus partai politik.

“Untuk konteks foto Bu Risma yang dipasang pada APK dan BK paslon nomor urut satu, harus dipertegas jika Bu Risma adalah pengurus partai politik, pengusung paslon nomor urut satu. Dalam hal ini Bu Risma adalah pengurus DPP PDIP,” ujarnya.

Ditegaskan, jika desain final APK dan BK paslon nomor urut satu yang telah diserahkan kepada KPUD Surabaya memang terdapat foto Risma. Nah, dalam foto itu ada kalimat penjelaskan bahwa status Risma adalah pengurus DPP PDI perjuangan.

Sebelumnya, foto Risma muncul di baliho kampanye paslon nomor urut satu Eri Cahyadi-Armuji disoal oleh paslon nomor urut dua Machfud Arifin-Mujiaman. Munculnya foto Risma juga disoal oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur.

Bahkan, KIPP melaporkan Risma ke Bawaslu untuk meminta Bawaslu memanggil Tri Risma. KIPP menganggap adanya gambar Risma yang muncul yang masih menjadi kepala daerah dalam baliho Eri-Armuji menyalahi aturan. (*)

 

Editor : Tudji Martudji