SURABAYA, iNFONews.ID – Eskalasi konflik bersenjata antara Iran vs Israel yang menyeret Amerika Serikat memicu alarm bahaya bagi keselamatan warga sipil. Kondisi geopolitik yang makin keruh ini membuat posisi satu juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Timur Tengah berada dalam risiko besar.
Serikat Pekerja Informal, Migran, dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) meminta pemerintah tidak berpangku tangan. Mereka menuntut pengaktifan protokol evakuasi darurat demi menjamin nyawa para pahlawan devisa tersebut sebelum situasi benar-benar lepas kendali.
Baca juga: Lara di Balik Surat untuk Mama: William Yani Sebut Kematian Bocah YBS di Ngada Tragedi Kemanusiaan
Ketua Umum SP IMPPI, William Yani Wea, menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional yang mutlak untuk melindungi rakyatnya. Baginya, status penyumbang devisa tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap keselamatan fisik mereka di medan konflik.
"Negara harus bergerak sekarang, jangan menunggu ada korban jiwa baru sibuk evakuasi. Mereka itu manusia, warga negara yang dilindungi undang-undang, bukan sekadar angka statistik devisa," kata sosok yang akrab disapa Willy ini di Surabaya, Senin (2/3/2026).
Willy yang juga kandidat Doktor IPDN ini melihat pekerja migran sebagai kelompok yang paling terjepit saat perang pecah. Seringkali, mereka kehilangan akses informasi dan perlindungan saat situasi kacau.
Oleh karena itu, SP IMPPI menyodorkan empat langkah taktis yang harus segera dijalankan:
1. Aktivasi Protokol Evakuasi: Kementerian Luar Negeri dan seluruh kedutaan di wilayah terdampak wajib menyiapkan skenario penyelamatan terpadu.
Baca juga: Serikat Pekerja DKI Jakarta Suarakan Tuntutan Kenaikan UMP dan Perlindungan Buruh
2. Data Real-Time: Memastikan jumlah dan lokasi pasti PMI serta membuka jalur komunikasi cepat bagi keluarga di tanah air.
3. Jaminan Hak Finansial: Memastikan upah tetap dibayar dan mencegah majikan menelantarkan pekerja di tengah kemelut perang.
4. Reintegrasi Cepat: Koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk proses pemulangan hingga penanganan setelah sampai di tanah air.
Baca juga: William Yani Wea, Tokoh Muda NTT Minta Kasus Tewasnya Prada Lucky Diusut Tuntas
Saat ini, kantong PMI terbesar berada di Arab Saudi, disusul Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Yordania. Wilayah-wilayah ini rentan terkena dampak rembetan konflik jika perang meluas.
Willy memperingatkan bahwa kecepatan respons pemerintah saat ini menjadi ujian nyata bagi kepedulian negara terhadap rakyatnya di luar negeri.
"Kami menuntut kesigapan. Jangan sampai kita terlambat bersikap saat nyawa warga negara sudah di depan mata bahaya," pungkasnya.
Editor : Alim Kusuma