SURABAYA, iNFONews.ID – Awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi kondusivitas Kota Pahlawan. Ketegangan yang sempat memanas antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Madas Sedarah dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, resmi berakhir melalui jalur perdamaian.
Mediasi yang berlangsung di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) ini berhasil menghentikan eskalasi konflik hukum dan sosial yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.
Baca juga: DPRD Surabaya Didesak Copot Armuji, Buntut Sidak yang Picu Kegaduhan
Perselisihan ini bermula dari unggahan konten video Armuji yang dianggap melukai marwah organisasi Madas Sedarah, hingga berujung pada pelaporan ke Polda Jawa Timur.
Rektor Unitomo, Prof. Siti Marwiyah, mengambil peran krusial sebagai penengah. Baginya, stabilitas Surabaya adalah barometer keamanan wilayah yang lebih luas.
"Surabaya adalah rumah bagi keberagaman etnis dan budaya yang harus kita rawat bersama. Jika kota ini bergejolak, dampaknya terasa hingga ke tingkat nasional," ujar Siti Marwiyah saat ditemui di Surabaya, Selasa (6/1/2026).
Langkah institusi pendidikan ini sempat menjadi sorotan netizen lantaran salah satu tokoh Madas Sedarah, Taufik, merupakan dosen aktif di Fakultas Hukum Unitomo sekaligus kandidat doktor hukum pidana.
Namun, Siti menegaskan bahwa keterlibatan kampus adalah bentuk nyata pengabdian masyarakat sesuai mandat Tridarma Perguruan Tinggi.
Baca juga: Libur Nataru Aman, Polda Jatim Sebar Ribuan Polisi Humanis ke Titik Wisata
Proses perdamaian ini berjalan secara intensif. Titik balik terjadi ketika Armuji menghubungi Rektor pada pukul 06.00 WIB untuk mencari solusi damai. Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Armuji secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan yang terjadi dalam konten videonya.
Pihak Madas Sedarah pun menyambut baik itikad tersebut. Sebagai bentuk kesepakatan, mereka resmi mencabut laporan polisi di Polda Jatim serta membatalkan tuntutan evaluasi kinerja Wakil Wali Kota yang sempat diajukan ke DPRD Surabaya.
"Saya meminta Mas Taufik untuk membawa Madas ke arah yang lebih humanis dan membekali anggota dengan pemahaman hukum yang kuat. Kita harus menunjukkan bahwa hidup berdampingan wajib berlandaskan aturan, bukan sekadar perintah personal," tegas Siti Marwiyah.
Baca juga: Armuji Pimpin PDIP Surabaya 2025–2030, Siap 'Balas Dendam' di Pileg 2029
Dengan tercapainya kesepakatan ini, Siti Marwiyah berharap publik dapat melihat keterlibatan akademisi dalam ormas secara objektif, yakni sebagai upaya pembinaan hukum dari dalam institusi.
"Masalah ini sekarang sudah tuntas (clear). Kami bersyukur kedua pihak memilih bersalaman dan mengutamakan ketenangan kota Surabaya di atas ego masing-masing," pungkasnya.
Kini, Surabaya kembali tenang menyongsong tahun 2026, membuktikan bahwa komunikasi terbuka mampu meredam riak-riak perpecahan di masyarakat multikultural.
Editor : Alim Kusuma