SURABAYA, INFONews.ID - Banjir besar melanda Sumatra dan Aceh pada akhir 2025. Ratusan ribu warga mengungsi, ribuan nyawa melayang dan akses ke desa-desa terpencil tertutup. Jalan-jalan hanyut, rumah-rumah porak-poranda, dan trauma mendalam menyelimuti komunitas terdampak.
Di tengah kekacauan ini, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu—bukan sekadar berita dramatis yang memicu kepanikan.
Baca juga: Imam Utomo, Musyawarah, dan Masa Depan Korpri Jatim
Sayangnya, sebagian media gagal membaca situasi ini secara kemanusiaan. Ada yang buru-buru mengunggah video tangisan anak-anak, jenazah, dan reruntuhan tanpa konteks, seakan-akan penderitaan menjadi tontonan.
Apakah ini berita? Atau hiburan dari tragedi? Jika pers bersikap demikian, kita semua kalah. Karena di saat manusia paling rapuh, jurnalisme tidak boleh menjadi penonton tragedi. Ia harus menjadi penyelamat kemanusiaan, bukan penikmat drama penderitaan.
Jurnalisme kebencanaan yang bermartabat memiliki dua misi utama: menyelamatkan martabat korban dan menyehatkan nalar publik. Martabat korban dijaga ketika mereka diperlakukan sebagai subjek, bukan objek tontonan.
Mereka tidak dipaksa bicara, identitas mereka dirahasiakan, dan penderitaan mereka tidak dieksploitasi demi klik. Nalar publik dijaga ketika informasi akurat, kontekstual, dan berguna—bukan dramatis, sensasional, atau menakut-nakuti.
Kasus banjir bandang Sumatra dan Aceh memberikan contoh nyata praktik jurnalisme yang bermartabat. Beberapa media nasional, seperti Kompas, menunggu data resmi dari BNPB dan BPBD, memetakan lokasi pengungsian, jalur evakuasi, dan layanan darurat.
Reporter mewawancarai korban dengan izin, menekankan kisah solidaritas warga dan upaya pemulihan, bukan sekadar air mata atau kerugian materi. Publik mendapatkan informasi yang menyelamatkan nyawa—tanpa mengeksploitasi trauma korban. Liputan seperti ini memanusiakan korban sekaligus mendidik masyarakat untuk bertindak tepat.
Sebaliknya, beberapa portal daring lokal terburu-buru mempublikasikan foto-foto dramatis dengan judul yang sensasional, memicu kepanikan dan salah informasi. Banyak pembaca yang bingung, tidak tahu jalur aman atau lokasi pengungsian resmi.
Inilah perbedaan jelas antara jurnalisme kemanusiaan dan jurnalisme sensasional: yang pertama memprioritaskan manusia, yang kedua memprioritaskan algoritma klik.
Namun jurnalisme kemanusiaan tidak berhenti pada empati dan akurasi. Bencana kerap membuka luka struktural: tata ruang yang kacau, pembangunan yang mengabaikan risiko, distribusi bantuan yang timpang, dan kebijakan pemerintah yang lalai.
Media yang bermartabat menyoroti hal ini secara kritis, tetap menghormati korban, dan memastikan suara mereka tidak hilang setelah sorotan kamera pergi. Liputan seperti ini mendorong akuntabilitas, menekan potensi kesalahan pemerintah, dan memicu perbaikan sistemik untuk mencegah bencana berikutnya.
Untuk mewujudkan praktik ini secara konsisten, redaksi perlu memiliki SOP liputan kebencanaan yang jelas:
Pra-liputan: Verifikasi sumber resmi, pemahaman risiko lokasi, dan persiapan keselamatan jurnalis. Persiapan ini memastikan laporan tetap akurat dan jurnalis tidak menjadi korban berikutnya.
Peliputan lapangan: Larangan wawancara paksa terhadap korban trauma, perlindungan identitas kelompok rentan, serta pembatasan visual yang mengeksploitasi penderitaan. Jangan menyorot jenazah atau luka parah tanpa alasan jurnalistik yang kuat.
Penulisan dan penyiaran: Gunakan bahasa empatik, judul tidak sensasional, sertakan informasi publik yang penting (misal lokasi aman, pengungsian, jalur evakuasi, layanan darurat), dan sebutkan sumber data dengan jelas.
Liputan pasca bencana: Tetap mengawal nasib korban, pengawasan distribusi bantuan, serta liputan lanjutan yang menyoroti akar masalah struktural. Liputan pasca bencana memastikan masyarakat dan pemerintah tidak melupakan korban setelah sorotan awal meredup.
Koreksi dan akuntabilitas: Perbaikan informasi secara cepat dan terbuka bila ada kesalahan. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan publik.
SOP semacam ini bukan formalitas. Tanpa SOP, liputan bencana rawan sensasional, terjebak algoritma klik, dan kehilangan fokus kemanusiaan. Dengan SOP, jurnalisme kemanusiaan menjadi komitmen institusional, bukan sekadar niat baik individu.
Studi kasus lain menunjukkan keberhasilan jurnalisme kemanusiaan. Misalnya, liputan gempa di Lombok pada 2018 oleh sejumlah media nasional menekankan cerita pengungsi yang membangun posko mandiri, solidaritas warga, dan koordinasi bantuan lokal.
Foto-foto yang ditampilkan menekankan usaha pemulihan, bukan hanya kehancuran rumah. Publik merasa terlibat dan termotivasi untuk membantu, bukan sekadar menonton tragedi.
Begitu pula liputan Tsunami Aceh 2004 oleh media internasional seperti BBC dan CNN menampilkan kisah hidup warga yang selamat, peran relawan, dan pengelolaan bantuan. Liputan ini bukan hanya menyampaikan berita, tetapi memanusiakan korban, memberi mereka suara, dan memandu dunia untuk memahami dampak tragedi secara etis.
Banjir, gempa, atau tsunami bukan sekadar fenomena alam. Itu adalah ujian bagi pers. Jika media gagal, korban kehilangan martabatnya, dan publik kehilangan akal sehatnya. Sebaliknya, media yang bermartabat bisa menyelamatkan nyawa, memicu solidaritas, dan memastikan keadilan tetap terjaga.
Jurnalisme kebencanaan adalah jurnalisme kemanusiaan.
Ia menjaga manusia tetap manusia, nalar publik tetap jernih, dan keadilan tetap terpantau—bahkan di tengah banjir, reruntuhan, dan duka yang mendalam. Jika pers hanya menonton, kita semua ikut tenggelam.
*Cak Bonang Adji Handoko. Koordinator Presidium Srawungan Arek Kampung Suroboyo (AKAS). Sabtu, 3 Januari 2025*
Editor : Tudji Martudji