JEMBER, iNFONews.ID – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengelolaan Pantai Papuma justru berujung polemik.
Di saat ribuan warga masih bergelut dengan lumpur sisa bencana, seremoni penguatan sektor pariwisata ini dinilai melukai empati publik dan salah menempatkan skala prioritas.
Baca juga: Sebulan di Aceh, Banser Jatim Atasi Krisis Air Bersih Pasca Banjir
Padahal, Jember tengah berada dalam fase kritis pascabanjir yang menerjang berbagai titik. Data terbaru mencatat sedikitnya 1.428 kepala keluarga terdampak secara langsung.
Di dalamnya, terdapat kelompok rentan yang membutuhkan penanganan mendesak, mulai dari 94 lansia, 42 balita, 3 ibu hamil, hingga 30 santri yang kini dalam kondisi memprihatinkan.
Ketimpangan antara agenda ekonomi pemerintah dan kondisi riil di lapangan inilah yang memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa.
Koordinator Aliansi BEM se-Jember, Alfin Maulana, menegaskan bahwa suara kritis mahasiswa bukan ditujukan untuk menjegal pembangunan sektor wisata.
Namun, ia mempertanyakan mengapa pemerintah justru tampak lebih bersemangat mengurus tata kelola wisata daripada mempercepat pemulihan infrastruktur dasar warga yang hancur.
"Kami tidak anti-pariwisata, tapi Jember sedang krisis pascabanjir. Saat ini yang mendesak bukan seremoni di atas kertas, melainkan perbaikan rumah warga, pemulihan infrastruktur, dan jaminan keselamatan bagi lansia serta balita," ujar Alfin melalui sambungan telepon, Minggu (21/12/2025).
Baca juga: Resmi! Tak Ada Pesta Rakyat di Jawa Timur Saat Malam Tahun Baru 2026
Alfin menyayangkan respons pemerintah yang selama ini dianggap hanya bersifat simbolik dan reaktif. Aksi pejabat menyapa warga di dini hari atau sekadar membagi sembako dinilai tidak menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat terdampak.
Aliansi BEM se-Jember melihat banjir yang terus berulang sebagai akumulasi dari carut-marutnya tata kelola lingkungan dan alih fungsi lahan yang tak terkendali.
Mereka khawatir, ambisi mengejar pendapatan daerah dari sektor pariwisata pesisir justru akan mengabaikan aspek mitigasi bencana.
"Datang menemui warga di tengah malam tidak akan bisa memperbaiki jalan yang putus atau rumah yang roboh. Pemkab Jember seharusnya fokus pada kebijakan jangka panjang terkait tata ruang agar bencana ini tidak menjadi rutinitas tahunan," tegas Alfin.
Baca juga: Insiden Musala di Al Khoziny Dibahas di Meja Rapat Tingkat Menteri
Menurut mahasiswa, pengelolaan kawasan hutan dan pesisir, termasuk Pantai Papuma harus dievaluasi secara kritis agar tidak memperparah kerentanan ekologis di wilayah tersebut.
Mahasiswa mendesak agar setiap kebijakan pembangunan, termasuk sektor wisata, ditempatkan dalam kerangka mitigasi bencana yang terintegrasi. Tanpa adanya keberpihakan nyata pada keselamatan warga, agenda pembangunan apa pun dianggap akan kehilangan legitimasi sosial.
"Jangan sampai agenda pariwisata terlihat mentereng, namun rapuh karena dibangun di atas penderitaan warga yang sedang sekarat. Keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi di atas kepentingan bisnis mana pun," tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Jember belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik skala prioritas yang dilayangkan oleh aliansi mahasiswa tersebut.
Editor : Alim Kusuma