Jurus Pemprov Jatim Turunkan Kemiskinan, Tahun 2026 Menjadi 9,10 Persen

Reporter : Tudji Martudji
Kadinsos) Provinsi Jatim Restu Novi Widiani (IN/PHOTO: IST)

SURABAYA, iNFONews.ID - Pemerintah Provinsi Jatim mentargetkan kemiskinan turun hingga 9,10 persen di tahun 2026, dari yang saat ini di angka 9,56 persen. Itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jatim Restu Novi Widiani.

 

Baca juga: Pemprov Jatim Dan Kodam V/Brawijaya Kerjasama Bela Negara dan Kesemaptaan Bagi Generasi Muda

Meski mengakui tak mudah, tekad tersebut menjadi komitmen dan berkolaborasi dengan OPD lainnya di Pemprov Jatim.

 

"Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan tidak bisa hanya

diampu oleh Dinas Sosial saja," kata Restu Novi, Jumat (27/6/2026).

 

Lanjut Novi, sejumlah OPD di Pemprov Jatim akan berbagi tugas sesuai dengan program besar Nawa Bhakti Satya untuk  penurunan angka kemiskinan secara simultan.

 

“Tentu menurunkan kemiskinan bukan dari dinas sosial saja. Tapi beberapa OPD juga memiliki tugas yang sama. Yang jelas saat ini kita di angka 9,56 persen, targetnya bisa turun 9,40 di tahun 2025 dan turun lagi hingga 9,10 persen di tahun 2026,” terangnya.

 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 jumlah penduduk miskin di wilayah Jatim tercatat ada sebanyak 3,89 juta jiwa atau 9,56 persen dari total penduduk.

 

Baca juga: Pj. Gubernur Adhy Dorong ASN Pemprov Jatim Tingkatkan Kinerja di Tahun 2025

Pemprov Jatim menaruh perhatian khusus untuk kantong-kantong kemiskinan di Jatim. Diantaranya, di kabupaten Malang, Jember, Probolinggo, Lamongan, serta wilayah Madura.

 

“Pendekatan khusus juga dilakukan terhadap kelompok rentan dan terlantar yang belum tersentuh program kami, agar tidak ada yang terlewat dari bantuan dan pemberdayaan,” tuturnya.

 

Sejumlah program yang dilakukan sepanjang tahun 2025, terangkai dalam program Jatim Sejahtera. Yakni, program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), yang menyasar 5.000 KPM di 26, kabupaten/kota program ini dialokasikan anggaran Rp 16,2 miliar.

 

"Setiap penerima memperoleh bantuan Rp1,8 juta, dicairkan dalam dua tahap masing-masing Rp900 ribu. Dinas Sosial juga meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia. Menyasar 60.000 lansia, mereka menerima Rp1,5 juta diberikan dalam tiga tahap," urai Novi

Baca juga: Pemprov Jatim Terima Penghargaan Predikat Kepatuhan dari Ombudsman RI, Skor 92,08 Kualitas Tertinggi

 

Disampaikan, Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE), menyasar menjadi 33.000 KPM dengan anggaran Rp 49,5 miliar. Juga ada program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara). Menyasar 3.590 penerima, dikucurkan anggaran Rp10,77 miliar dengan setiap penerima mendapat bantuan usaha produktif senilai Rp3 juta.

 

"Kami juga memberikan bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas. Total anggaran Rp19,85 miliar untuk 5.158 penerima,” tegasnya.

 

Bantuan mencakup sembilan jenis alat bantu seperti hearing aid, kursi roda untuk standar, multiguna, cerebral, kruk, tongkat kaki tiga, walker, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese. Diharapkan, sejumlah program itu efektif menurunkan angka kemiskinan di Jatim. (*)

Editor : Tudji Martudji

Photo
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru