INFOnews.id | Surabaya - Ribuan massa elemen buruh dari berbagai wilayah di Jatim menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), di depan Kantor Gubernur Jatim, di Jalan Pahlawan, Surabaya, Senin (1/5/2023).
Dari daerahnya, mereka diangkut naik bus, itu terlihat deretan parkir bus yang memanjang hingga ke Jalan Indrapura. Secara bergantian, masing-masing korlap aksi menyuarakan nasib buruh di Jatim. Mengusung berbagai dan kalimat kritik, belum ada pembelaan untuk buruh, disuarakan. Kritik juga terlontar untuk wakil rakyat, yang menjadi DPR hanya untuk partai politiknya, tidak untuk membela kaum buruh.
Baca juga: Gubernur Khofifah Bersama Ribuan Buruh se Jatim Sepakati 17 Tuntutan di Hari Buruh Internasional
Rangkain aksi itu, perwakilan buruh diterima Gubernur Jatim, wakil dari pemerintah dan elemen lainnya untuk dialog, di Ruang Rapat Kartanegara, lantai dua Kantor Gubernur Jatim.
Setelahnya, Gubernur Khofifah menemui buruh. Di atas panggung Khofifah mengajak untuk terus membangun hubungan harmonis. Yakni, hubungan industrial antara pengusaha, pekerja atau buruh serta pemerintah di Jatim.
"Hubungan industrial yang melibatkan banyak sektor meliputi pengusaha, buruh dan pemerintah harus ditingkatkan dan berjalan harmonis, produktif. Ketika hubungan yang terjalin harmonis produktif akan menumbuhkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur," ujar Khofifah.
Gubernur Khofifah mengungkapkan, Pemprov Jatim terus mendorong serta memberikan perhatian dan memfasilitasi keinginan para Buruh untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemprov Jatim juga siap memfasilitasi bersama sejumlah tokoh buruh dan pekerja Jawa Timur bertemu langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Mahfud MD di Jakarta dalam waktu dekat.
"Alhamdulillah kita terkonfirmasi diterima oleh Pak Menkopolhukam minggu ini di kantor beliau di Jakarta sesuai harapan perwakilan pimpinan serikat buruh atau pekerja untuk menyampaikan aspirasinya," tegasnya.
Nantinya, seluruh fasilitasi aspirasi pada forum dialog bersama Menkopolhukam tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai upaya agar para buruh dan pekerja Jatim bisa langsung menyampaikan aspirasi khususnya harapan terkait revisi UU Cipta Kerja.
Selain itu, agar buruh dan pekerja juga bisa mendapatkan informasi utuh dan komprehensif mengenai UU Cipta Kerja. Dihadapan massa buruh yang tergabung dalam KSPI, KSBSI, KSARBUMUSI, KSPI, SPSI RTMM, SPSI LEM, SPSI KEP, SPN dan FSPMI, Khofifah juga berkomitmen untuk mengawal tujuh rekomendasi buruh pada momen May Day tahun ini.
"Mari kita kawal bersama dan ingatkan saya jika ada yang terlewatkan. Rekomendasi ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama bagaimana buruhnya sejahtera, terlindungi tetapi dalam waktu yang sama ekonomi Jawa Timur juga tetap tumbuh dan bangkit," ungkapnya.
Mendampingi Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan, terima kasih atas kondusifitas yang dilakukan oleh Buruh. Dan ini menunjukkan sikap yang positif yang dilakukan oleh para buruh sehingga bisa mendukung iklim investasi bisa dilakukan di Jatim.
Baca juga: Satu Mei, Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia, di Jatim Buruh Orasi di Depan Kantor Gubernur
"Kondusifitas May Day ini menjadi bentuk hal yang baik dengan mengendepankan Kamtibmas dengan mekanisme musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat. Kami juga siap untuk mengawal aspirasi dari Buruh untuk sampai ke Jakarta menemui Menkopolhukam," tegasnya.
Dalam rangkaiannya, Ketua Gerakan Serikat Pekerja Jatim (Gesper) Jatim Fauzi mengatakan May Day tahun 2023 ini Buruh di Jatim menyampaikan tujuh poin rekomendasi kepada Gubernur Khofifah.
Satu, Buruh meminta Gubernur Khofifah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI terkait UU Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023.
Dua, pihak buruh menginginkan Gubernur bersama DPRD membuat peraturan daerah (perda) tentang jaminan pesangon dan bisa dijalankan di tahun 2023.
Tiga, mengalokasikan APBD melalui P-APBD untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi pekerja yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Empat, meminta Gubernur melalui Disnakertrans Jatim melakukan penegakan hukum dan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Massa Buruh Gelar Aksi, Pemprov Jatim Janji Sikapi Penuh Keadilan
Lima, Gubernur agar segera menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan.
Enam, meminta kepada Gubernur agar Kadisnaker Prov. Jatim mengevaluasi kinerja pengawas ketenagakerjaan di Jatim.
Tujuh, buruh meminta kepada Gubernur mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden RI untuk tidak merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 Tentang rencana pemerintah melalui menteri kesehatan tentang rokok dan hasil tembakau yang disamakan dengan narkoba.
Saat itu, Gubernur Khofifah bersama Forkopimda Jatim yang hadir dan Perwakilan Asosiasi Buruh juga melakukan pemotongan Tumpeng dan Kue Ulang Tahun.
Dibagikan juga sembako, diberikan kepada 1.500 perwakilan buruh yang hadir. Selain mengucapkan terimakasih, dan selamat Idul Fitri, Khofifah juga menyampaikan terimakasih atas kerja keras POLRI dan TNI, juga elemen buruh yang menjaga ketertiban. (inf/rls/tji)
Editor : Tudji Martudji