INFOnews.id | Surabaya - Rapat Koordinasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Jawa Timur serta Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H di masa Pandemi Covid-19 digelar, dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, diikuti Forkopimda, sejumlah kepala daerah dan OPD secara virtual, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/4/2021).
Gubernur Khofifah menyebut, dari data yang masuk akan ada sekitar 14 Ribu orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) diprediksi pulang ke Jawa Timur karena kontrak kerjanya telah selesai. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yakni sebanyak 2.100 orang.
Baca juga: Soal Lonjakan Covid-19 di Singapura, Dosen UNAIR Sebut Indonesia Perlu Waspada
Terkait itu, Gubernur mengingatkan, meski penanganan Covid-19 di Jatim, sempat melandai. Namun, masyarakat tidak boleh lengah, diminta tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Juga untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) BNPB No.13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari Raya Idul Fitri, serta pengendalian penyebaran Covid-19.
Disebutkan, ada kelonggaran bagi kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan perjalanan mudik lebaran. Yakni, pertama adalah para santri pondok pesantren dan kedua, para PMI dari luar negeri yang telah habis masa kontrak kerjanya.
"Terkait itu, perlu kita koordinasikan dengan bupati/walikota maupun aparat kepolisian, juga dengan Kemenag serta pondok pesantren, agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” kata Gubernur Khofifah.
Lanjut Khofifah, kepulangan para santri di musim libur lebaran Idul Fitri. Serta terkait aturan dan penyekatan ruas jalan maka dibutuhkan surat pengantar dari para pengasuh pondok pesantren.
Para wali santri juga diminta tidak khawatir dengan anak-anaknya untuk bisa pulang ke kampung halaman. Termasuk para pekerja migran, karena Pemprov Jatim ingin memberikan penghormatan kepada mereka yang sudah bekerja keras di negeri rantau.
Baca juga: Siswi SMP Ini Menemukan Bakat Menggambarnya Saat Wabah Covid
Penghormatan diberikan yakni layanan semaksimal mungkin supaya mereka bisa kembali dan bertemu keluarga di kampung halamannya.
Jika ditemukan ada gejala positif, mereka para PMI akan dibawa ke RS Darurat untuk pemulihan, sebelum diantar ke kampung halaman masing-masing.
“Kami ingin memberikan penghormatan kepada para PMI karena mereka sudah bekerja keras merantau ke luar negeri. Penghormatan yang diberikan yakni dengan memberikan layanan semaksimal mungkin supaya mereka bisa kembali ke keluarganya dengan baik,” tegas Gubernur Khofifah.
Ditambahkan, 7 titik penyekatan di jalur perbatasan dengan Jawa Tengah juga perlu dikoordinasikan dengan petugas yang ada di lapangan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.
Baca juga: Gubernur Khofifah Ajak Kembali Pakai Masker dan Perketat Prokes
Selain dilakukan 7 titik penyekatan, juga ada 8 rayonisasi yang dikoordinasikan antara Kapolda dengan Kapolres di wilayahnya masing-masing. Sementara, untuk jalur udara, lanjut Gubernur Khofifah juga dibutuhkan identifikasi bagi para PMI sebelum diantar ke daerah masing-masing.
“Kami akan memanfaatkan Korem di Juanda untuk difungsikan kembali menjadi lokasi karantina bagi para PMI. Jika ditemukan gejala yang positif, mereka para PMI akan dibawa ke RS Lapangan untuk pemulihan, sebelum diantarkan ke daerah masing-masing,” terangnya.
Untuk itu diperlukan koordinasi masing-masing daerah. Kalau ada yang tak sesuai dengan alamat di KTP, diharapkan bisa difasilitasi pemerintah setempat, sebelum diantarkan ke daerah masing-masing. (tji/red)
Editor : Redaksi