JAKARTA, INFONEWS.ID - Perebutan pengaruh dalam penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 mulai memperlihatkan tensinya. Pengusulan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal PBNU memicu isu kembalinya pengaruh PKB ke lingkaran organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Narasi "PKB Come Back" disebut muncul setelah Rapat Formatur Pertama penyusunan kepengurusan baru. Namun, tokoh warga NU sekaligus Kiai Kampung, HRM Khalilur R Ab. S atau Gus Lilur, menilai isu itu lebih mencerminkan kekecewaan politik sebagian pihak ketimbang fakta objektif mengenai arah kepengurusan PBNU.
Baca juga: Bursa Ketum PBNU Memanas, Gus Kikin Tegaskan Siap Hadapi Mekanisme Apa Pun
Gus Lilur bahkan menyebut narasi tersebut berisiko berubah menjadi fitnah apabila digunakan untuk menyerang pilihan Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Menurut dia, Gus Kikin memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab menentukan orang-orang yang akan membantunya menjalankan roda organisasi untuk lima tahun ke depan.
"Jangan karena kecewa, kemudian muncul narasi yang tidak berbasis fakta. Proses penyusunan kepengurusan harus dilihat dari kebutuhan organisasi, bukan dari prasangka politik," ujar Gus Lilur.
Nama Lukman Edy menjadi salah satu titik panas dalam pembentukan kepengurusan PBNU baru.Dalam rapat formatur, Gus Kikin menyodorkan Lukman Edy untuk menempati posisi Sekjen PBNU. Pilihan itu segera dikaitkan dengan rekam jejak Lukman sebagai mantan Sekjen PKB.
Bagi Gus Lilur, menghubungkan pilihan tersebut secara otomatis dengan upaya mengembalikan pengaruh PKB justru menyederhanakan persoalan.
Lukman Edy, kata dia, memiliki pengalaman pemerintahan dan organisasi yang relevan. Selain pernah menjabat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Lukman juga dinilai mempunyai kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk menangani administrasi organisasi dengan struktur sebesar PBNU.
Ada faktor lain yang menurut Gus Lilur tak bisa diabaikan: kedekatan kerja Lukman dengan Gus Kikin selama proses menuju terpilihnya ketua umum PBNU.
Ia menyebut Lukman berperan sebagai operator lapangan yang efektif dalam mengawal kemenangan Gus Kikin. Karena itu, keputusan untuk menempatkan orang yang dianggap sudah memahami pola kerja ketua umum bukan sesuatu yang aneh dalam politik organisasi.
"Kalau seorang ketua umum memilih orang yang sudah teruji, memahami cara kerja, dan bisa dipercaya untuk membantu menjalankan organisasi, itu sangat wajar," katanya.
Polemik semakin menarik karena pengusulan Lukman Edy dikaitkan dengan kabar kekecewaan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Gus Lilur menduga perbedaan kepentingan mengenai posisi Sekjen menjadi salah satu faktor yang membuat suasana internal PBNU menghangat. Namun, ia meminta perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi pertarungan terbuka yang menyeret nama organisasi.
Menurut dia, jabatan Sekjen bukan sekadar posisi administratif. Orang yang mendudukinya akan menjadi salah satu figur penting yang berhadapan langsung dengan mesin organisasi PBNU sehari-hari.
Karena itu, pilihan terhadap Sekjen secara alamiah memiliki konsekuensi politik sekaligus organisatoris.
Baca juga: Diterima Aklamasi, LPJ PBNU 2021-2026 Tandai Akhir Jabatan Gus Yahya
Gus Lilur justru mengklaim terdapat aspirasi berbeda di tingkat bawah. Ia meyakini banyak pengurus NU di daerah menginginkan penyegaran dalam jajaran PBNU.
Menurut dia, aspirasi dari PCNU dan PWNU perlu diperhitungkan karena mereka berhadapan langsung dengan dinamika organisasi di lapangan.
Penyegaran, kata Gus Lilur, bukan semata pergantian figur. Lebih jauh, hal itu menyangkut harapan agar tata kelola PBNU ke depan lebih dinamis dan transparan.
Di balik polemik nama Sekjen, Gus Lilur juga mengangkat persoalan yang lebih besar: komposisi geografis kepengurusan PBNU.
Ia mengingatkan bahwa PBNU memiliki mandat nasional. Karena itu, struktur kepengurusan tidak semestinya terkesan sebagai representasi satu wilayah saja.
Sorotan itu muncul karena Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sama-sama berasal dari lingkungan Jawa Timur. Jika sejumlah posisi strategis lain kembali banyak diisi figur dari wilayah yang sama, keseimbangan representasi daerah dinilai bisa dipersoalkan.
Gus Lilur mendorong agar kepengurusan periode 2026-2031 benar-benar menampilkan wajah NU dari berbagai penjuru Indonesia.
Menurut dia, kader-kader potensial dari luar Jawa perlu mendapatkan ruang yang proporsional dalam struktur PBNU.
Baca juga: Gus Lilur Tantang Empat Tokoh NU Ngaji Kitab di Muktamar
"PBNU adalah organisasi nasional. Wajahnya harus mencerminkan Indonesia, bukan hanya satu wilayah," ujarnya.
Bagi Gus Lilur, kontroversi yang muncul dalam penyusunan kepengurusan merupakan konsekuensi dari proses konsolidasi organisasi. Perbedaan kepentingan hampir pasti muncul ketika banyak kelompok dan figur berkepentingan terhadap komposisi kepengurusan.
Namun, ia meminta Gus Kikin tidak mundur hanya karena menghadapi tekanan.
Dukungan, kata dia, datang dari kalangan akar rumput yang berharap ketua umum terpilih memiliki keleluasaan memilih orang-orang yang dianggap mampu bekerja dan memenuhi prinsip keterwakilan.
Gus Lilur bersama jamaah NU di tingkat akar rumput menyatakan mendukung langkah Gus Kikin menyusun kepengurusan baru.
Ia juga menyampaikan pesan agar Gus Kikin tetap melanjutkan agenda konsolidasi organisasi.
"Terus maju Gus Kikin, semoga para muassis (pendiri NU) senantiasa membersamai panjenengan," tegasnya.
Editor : Alim Kusuma