Oleh: Ni Kadek Ayu Wardani
Ketua DPC GMNI Surabaya Raya
Delapan Puluh Satu Tahun, Kita Merayakan Apa?
SETIAP 17 Agustus, republik kembali menghidupkan ingatan kolektifnya. Merah putih berkibar di gang-gang sempit hingga gedung-gedung tinggi, berbagai perlombaan digelar, dan pidato kenegaraan disampaikan dengan khidmat. Namun, di balik seluruh ritual tahunan itu, ada pertanyaan yang semakin penting untuk diajukan: apa sesungguhnya yang kita rayakan?
Apakah kita merayakan kemerdekaan politik yang diraih pada 1945, atau sekadar mengulang nostalgia tentang revolusi yang belum sepenuhnya selesai? Apakah yang kita rayakan adalah kedaulatan rakyat, atau justru semakin kuatnya kedaulatan pasar? Apakah Indonesia telah merdeka secara jiwa, atau masih kerap merasa rendah diri di hadapan bangsa lain?
Pada 81 tahun kemerdekaan, Indonesia berada di persimpangan sejarah. Kemajuan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta meningkatnya kemampuan teknologi memang memberi alasan untuk optimisme. Namun, di saat yang sama, krisis kepemimpinan, melemahnya nalar publik, ketimpangan sosial, dan semakin agresifnya penetrasi budaya global menunjukkan persoalan yang jauh lebih mendasar.
Kita telah membangun jalan, pelabuhan, bandara, waduk, kawasan industri, universitas, rumah sakit, jaringan digital, hingga kota baru. Perekonomian terus bertumbuh dan posisi Indonesia dalam percaturan dunia semakin diperhitungkan. Tetapi semua pencapaian material itu tidak otomatis menjadikan bangsa Indonesia semakin merdeka.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kita semakin berani menentukan jalan sendiri? Apakah kita mampu membedakan kepentingan nasional dari kepentingan pasar? Apakah generasi muda semakin memahami sejarah? Apakah elite politik memiliki keberanian untuk menjadi negarawan? Dan apakah rakyat kecil semakin ditempatkan sebagai subjek pembangunan?
Kemerdekaan tidak boleh dipahami hanya sebagai peristiwa ketika Soekarno dan Mohammad Hatta membacakan Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan harus dipahami sebagai proses panjang pembentukan manusia merdeka. Di sinilah pemikiran Bung Karno mengenai Ambeg Parama-Arta memperoleh relevansinya.
Ambeg Parama-Arta: Menentukan yang Utama
Dalam tradisi etika Jawa, Ambeg Parama-Arta menggambarkan kualitas manusia yang mampu menempatkan sesuatu yang utama di atas yang sekadar penting. Bung Karno mengangkat gagasan tersebut menjadi kategori politik dan ideologis: kemampuan membedakan mana yang pokok dan mana yang cabang, mana yang menentukan masa depan bangsa dan mana yang hanya merupakan hiruk-pikuk sementara.
Dalam pengertian itu, pembangunan jiwa bangsa harus ditempatkan sebagai fondasi kehidupan bernegara. Kemerdekaan sejati tidak semata-mata diukur dari panjang jalan tol, pertumbuhan ekonomi, atau besarnya cadangan devisa, tetapi dari kualitas jiwa bangsa: apakah rakyatnya berdaulat secara mental, bermartabat secara kultural, dan berpihak secara moral kepada mereka yang paling lemah.
Sebab konstitusi terbaik dapat dirusak oleh manusia yang korup. BUMN dapat menjadi alat kemakmuran rakyat atau ladang rente. Partai politik dapat menjadi sarana pendidikan politik atau kendaraan karier. Universitas dapat menjadi pusat pencerahan atau sekadar pabrik tenaga kerja. Teknologi dapat membebaskan manusia atau justru memperbudaknya. Yang menentukan adalah manusia yang menjalankannya.
Karena itu, seruan “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” bukan sekadar rangkaian kata dalam lagu kebangsaan. Jiwa ditempatkan terlebih dahulu karena pembangunan manusia merupakan dasar bagi pembangunan bangsa.
Kemerdekaan Tidak Berakhir pada Proklamasi
Bung Karno memahami kemerdekaan sebagai jembatan emas. Proklamasi bukan garis akhir perjuangan, melainkan pintu menuju perjuangan yang lebih besar: membangun masyarakat baru, manusia baru, dan tata kehidupan yang terbebas dari kolonialisme, imperialisme, feodalisme, serta eksploitasi manusia atas manusia.
Kemerdekaan memiliki dua dimensi. Pertama, kemerdekaan negatif: bebas dari penjajahan. Kedua, kemerdekaan positif: kemampuan menentukan nasib sendiri.
Indonesia telah mencapai kemerdekaan politik, tetapi kemerdekaan positif merupakan pekerjaan yang jauh lebih panjang. Sebuah bangsa dapat memiliki bendera sendiri tetapi pikirannya masih terjajah; memiliki pemerintahan sendiri tetapi ekonominya bergantung; memiliki universitas sendiri tetapi pendidikannya hanya menghasilkan tenaga kerja bagi pasar; serta memiliki politisi sendiri tetapi politiknya lebih sibuk mengejar kekuasaan daripada menentukan arah sejarah.
Karena itu, kolonialisme paling berbahaya bukan selalu yang datang dengan tentara. Kolonialisme terdalam terjadi ketika sebuah bangsa kehilangan kemampuan membayangkan masa depannya sendiri.
Setiap generasi memiliki bentuk penjajahannya masing-masing. Generasi 1945 menghadapi kolonialisme fisik. Generasi hari ini menghadapi ketergantungan teknologi, dominasi ekonomi, konsumerisme, oligarki informasi, kapitalisme digital, pertarungan geopolitik, dan kolonisasi cara berpikir. Medannya berubah, tetapi pertanyaan kemerdekaannya tetap sama: apakah kita menjadi subjek sejarah atau sekadar objek dari sejarah yang ditulis orang lain?
Nation And Character Building
Bung Karno menempatkan nation and character building sebagai bagian penting dari revolusi Indonesia. Kolonialisme tidak hanya merampas tanah dan kekayaan, tetapi juga membentuk manusia kolonial: manusia yang merasa kecil di hadapan bangsa lain, menganggap segala sesuatu dari luar selalu lebih baik, dan memandang kemajuan sebagai imitasi.
Karena itu, revolusi mental bukan sekadar pendidikan moral. Yang hendak dibentuk adalah manusia merdeka: manusia yang berani berpikir, menolak ketidakadilan, berdiri di atas kaki sendiri, mengambil keputusan secara mandiri, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kenyamanan elite.
Kemerdekaan membutuhkan karakter. Tanpa karakter, kedaulatan mudah diperdagangkan, ideologi berubah menjadi slogan, jabatan menjadi tujuan hidup, dan pembangunan berhenti pada proyek fisik tanpa menyentuh jiwa bangsa.
Pembangunan jiwa bangsa pada akhirnya merupakan proyek dekolonisasi mental. Penjajahan meninggalkan luka berupa rasa rendah diri, mental kuli, dan budaya nerimo. Kemerdekaan politik tidak otomatis menyembuhkan luka tersebut. Karena itu, pembangunan manusia merdeka menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan yang belum selesai.
Marhaenisme: Kemerdekaan Harus Berpihak
Pembangunan jiwa bangsa ala Bung Karno tidak bersifat netral secara sosial. Ia memiliki keberpihakan: Marhaenisme.
Marhaen bukan sekadar orang miskin. Marhaen adalah manusia yang memiliki kemampuan bekerja dan berproduksi, tetapi hidup dalam struktur ekonomi yang membatasi kemampuannya menentukan nasib sendiri.
Petani kecil, nelayan, buruh, pedagang kecil, pekerja informal, pengemudi transportasi daring, pekerja platform, pemuda berpendidikan dengan pekerjaan kontrak, dan pelaku UMKM merupakan bentuk Marhaen pada zaman sekarang.
Marhaen berubah mengikuti perkembangan kapitalisme. Karena itu, Marhaenisme juga harus berkembang sebagai metode analisis. Jika dahulu persoalannya adalah tanah kolonial dan modal asing, kini kita juga berhadapan dengan algoritma, platform digital, konsentrasi data, kapital keuangan, rantai pasok global, dan monopoli teknologi.
Pertanyaannya tetap sama: siapa menguasai apa, siapa memperoleh nilai tambah, siapa menanggung risiko, siapa menentukan aturan, dan di mana posisi rakyat?
Kemerdekaan yang tidak meningkatkan kemampuan rakyat menentukan hidupnya sendiri hanyalah kemerdekaan administratif. Karena itu, sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus dipahami bukan sebagai doa, melainkan sebagai perintah sejarah.
Trisakti: Anatomi Kemerdekaan
Trisakti memberikan formula yang jelas: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Berdaulat dalam politik berarti Indonesia mampu menentukan kepentingan nasionalnya sendiri. Bukan berarti anti-Amerika, anti-China, anti-Barat, atau harus menjadi bagian dari blok tertentu. Indonesia harus mampu bersahabat dengan siapa pun tanpa menjadi satelit siapa pun.
Berdikari dalam ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia. Keterbukaan berbeda dengan ketergantungan. Indonesia harus mampu berdagang tanpa menyerahkan nasibnya kepada perdagangan, menerima investasi tanpa kehilangan arah industrinya, serta masuk dalam rantai pasok global tanpa selamanya menjadi pemasok bahan mentah.
Baca juga: AI Tak Gantikan Dosen, Mantan Rektor Unitomo Tawarkan Model Baru
Sementara itu, berkepribadian dalam kebudayaan berarti mampu menyaring modernitas tanpa kehilangan identitas. Modern, tetapi tetap Indonesia. Global, tetapi berakar. Terbuka, tetapi tidak kehilangan kompas.
Ketiganya saling berkaitan. Ketergantungan ekonomi akan melemahkan kedaulatan politik, sementara hilangnya kepribadian kebudayaan membuat ketergantungan semakin mudah diterima. Trisakti adalah anatomi kemerdekaan, sedangkan Ambeg Parama-Arta adalah roh yang menghidupinya.
Membangun Pabrik Kepemimpinan Baru
Salah satu persoalan penting Indonesia adalah terputusnya tradisi berpikir strategis dan lahirnya pemimpin yang mampu membaca geopolitik, geoekonomi, filsafat, ekonomi politik, dan sejarah dunia. Pasca-1965, depolitisasi dan menyusutnya ruang perdebatan ideologis ikut membentuk generasi yang lebih banyak diarahkan untuk menjadi profesional, birokrat, ekonom, politisi, dan manajer daripada pemikir-negara.
Pabrik kepemimpinan itu harus dibangun kembali. Generasi 2026 memiliki tugas historis untuk merebut kembali tradisi intelektual, membangun ruang pendidikan politik, dan melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola, tetapi juga berani menentukan arah sejarah.
Perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam tugas tersebut. Kampus tidak boleh hanya menghasilkan human capital untuk pasar kerja. Republik membutuhkan manusia yang mampu bertanya: untuk apa negara dibangun? Mengapa ketimpangan masih terjadi? Bagaimana kekayaan nasional didistribusikan? Bagaimana posisi Indonesia dalam geopolitik global? Apa konsekuensi kecerdasan buatan terhadap kedaulatan manusia?
Jika kampus tidak melahirkan pertanyaan besar, ia hanya menghasilkan pekerja terdidik. Padahal republik membutuhkan warga yang berpikir.
Ambeg Parama-Arta Di Tengah Politik Viral
Indonesia hari ini juga menghadapi kesulitan menentukan apa yang benar-benar penting. Setiap hari muncul isu baru, kontroversi baru, dan siklus kemarahan baru. Politik berubah menjadi pertandingan perhatian. Yang paling keras dianggap paling penting, sementara yang paling viral dianggap paling benar.
Ambeg Parama-Arta menjadi antitesis terhadap kondisi tersebut. Algoritma memprioritaskan sesuatu yang menarik perhatian, sedangkan Ambeg Parama-Arta memprioritaskan sesuatu yang menentukan masa depan bangsa. Algoritma membutuhkan reaksi; Ambeg Parama-Arta membutuhkan refleksi. Algoritma mengejar kecepatan; Ambeg Parama-Arta membutuhkan kebijaksanaan.
Karena itu, membangun jiwa bangsa berarti membangun kembali ruang publik yang rasional melalui kajian, diskusi kampus, sekolah politik, riset kolektif, dan tradisi membaca. Tanpa ruang publik yang rasional, demokrasi akan dipenuhi kebisingan.
GMNI dan Tugas Sejarah Generasi 2026
Bagi GMNI Surabaya Raya, peringatan 81 tahun kemerdekaan tidak seharusnya berhenti pada upacara dan pemasangan bendera. Pertanyaan yang lebih penting adalah: manusia seperti apa yang sedang kita bentuk?
GMNI harus mampu melahirkan bukan hanya aktivis, tetapi pemimpin; bukan hanya orator, tetapi pemikir. Kader tidak cukup menghafal Marhaenisme, tetapi harus mampu menggunakannya untuk membaca APBN, industri, agraria, energi, teknologi digital, hubungan internasional, dan struktur kelas.
Sekolah ideologi, kelompok membaca, kajian geopolitik dan geoekonomi, diskusi Pasal 33, serta kerja bersama petani, nelayan, buruh, pekerja kota, dan rakyat kecil harus menjadi bagian dari proses pembentukan kader.
Kader Marhaenis tidak boleh hanya mengenal Marhaen dari buku. Ia harus mengenal nama, wajah, pekerjaan, penderitaan, dan harapan Marhaen yang nyata.
Surabaya dan Keberanian Sejarah
Baca juga: Pendidikan dalam Cengkeraman Populisme: Saat Kesejahteraan Pendidik Dikesampingkan
Surabaya memiliki tanggung jawab simbolik sebagai kota perlawanan. 10 November bukan sekadar pertempuran, melainkan manifestasi jiwa merdeka. Pemuda Surabaya pada 1945 memahami bahwa kekuatan lawan jauh lebih besar, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih besar daripada kalkulasi material: martabat.
Warisan itu harus diteruskan oleh generasi hari ini. Bukan romantisme perang, melainkan keberanian sejarah: keberanian mengatakan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat, modernisasi tidak boleh mematikan solidaritas, kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan kader, dan pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari keberpihakan.
Kota Pahlawan harus melahirkan generasi pahlawan baru: manusia yang berani berpikir, berpihak, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri.
Merdeka dari Pragmatisme
Setelah 81 tahun, salah satu bentuk penjajahan terberat mungkin justru berada di dalam diri kita sendiri: pragmatisme. Politik dinilai dari posisi, pendidikan dari gaji, organisasi dari akses, keberhasilan dari kekayaan, dan ideologi dari keuntungan bagi karier.
Inilah bentuk penjajahan batin. Revolusi kemerdekaan abad ke-21 harus menjadi revolusi etik. Kita membutuhkan manusia yang mampu berkata bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada jabatan, lebih penting daripada popularitas, dan lebih mulia daripada kekayaan: kepentingan rakyat dan republik.
Merdeka dari pragmatisme berarti berani menolak logika jangka pendek, menolak penyederhanaan, dan menolak menjadi penonton dalam sejarah bangsa sendiri. Merdeka adalah keberanian untuk menjadi subjek.
PENUTUP: BANGUNLAH JIWANYA
Delapan puluh satu tahun kemerdekaan harus membawa kita kembali pada pertanyaan paling mendasar: apa yang hendak kita bangun?
Jika yang dibangun hanya ekonomi, kita menciptakan pasar. Jika hanya infrastruktur, kita menciptakan ruang. Jika hanya teknologi, kita menciptakan mesin. Tetapi jika yang hendak dibangun adalah Indonesia, maka yang harus dibangun adalah manusia.
Manusia yang berdaulat dalam pikirannya, berdikari dalam tindakannya, berkepribadian dalam kebudayaannya, mampu menentukan mana yang utama, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri.
Inilah manusia Ambeg Parama-Arta. Inilah manusia Marhaenis. Inilah manusia republik.
Maka 17 Agustus 2026 tidak boleh hanya menjadi perayaan bahwa Indonesia pernah memproklamasikan kemerdekaan. Ia harus menjadi momentum untuk memproklamasikan kembali tekad bahwa kemerdekaan politik harus disempurnakan menjadi kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan ekonomi harus dijaga dengan kedaulatan pikiran, dan seluruh kemerdekaan itu harus bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
GMNI Surabaya Raya mempunyai tugas sejarah untuk menjaga api itu. Bukan sekadar menjaga nama Bung Karno, tetapi menjaga keberanian berpikirnya. Bukan sekadar menghafal Marhaenisme, tetapi menghidupkan keberpihakannya. Bukan hanya menyerukan Trisakti, tetapi membentuk manusia yang mampu menjalankannya.
Sebab republik pada akhirnya tidak diselamatkan oleh gedung, mesin, modal, atau algoritma. Republik diselamatkan oleh manusianya.
Bangunlah jiwanya.
Bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya.
Merdeka!
Editor : Alim Kusuma