SELAMA puluhan tahun kita mengukur kemajuan dengan satu angka tunggal: Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika angkanya naik, kita merayakannya. Ketika turun, kita panik. Namun, pernahkah kita bertanya, kemajuan seperti apa yang sebenarnya kita ukur ketika angka itu meningkat, sementara ketimpangan semakin melebar dan sungai-sungai kita semakin keruh?
Kita semua tahu jawabannya, meski sering enggan mengakuinya. Pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan pemerintah tidak otomatis berarti kehidupan yang lebih baik bagi mayoritas rakyat.
Ketimpangan dapat terus melebar, lingkungan terus dikorbankan, dan kepercayaan antarmasyarakat terus terkikis. Ironisnya, seluruh kerusakan itu tidak pernah tercermin dalam angka Produk Domestik Bruto yang kita banggakan setiap kuartal.
Dari Tiga Pilar ke Tujuh Modal
Untungnya, pemikiran tentang pembangunan tidak berhenti di situ. Konsep keberlanjutan yang semula hanya bertumpu pada tiga pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, kemudian dipopulerkan oleh pakar manajemen John Elkington melalui konsep triple bottom line.
Menurut pendekatan ini, keberhasilan sebuah organisasi maupun pembangunan tidak seharusnya diukur hanya dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia (people) dan planet (planet) yang kita huni bersama. Namun, ilmu keberlanjutan terus berkembang dan kini telah melampaui kerangka tiga pilar tersebut.
Dua sosiolog pembangunan, Cornelia Butler Flora dan Jan Flora, melalui kerangka yang mereka sebut Community Capitals Framework, mengidentifikasi tujuh jenis modal yang secara bersama-sama menentukan keberlanjutan sebuah komunitas, bahkan sebuah peradaban.
Ketujuh modal tersebut meliputi modal manusia, modal ekonomi, modal fisik, modal sosial, modal budaya, modal politik, dan modal lingkungan.
Kerangka ini terus diperkuat oleh berbagai penelitian mutakhir, termasuk riset yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis aset komunitas (asset-based community development) dalam membangun ketahanan menghadapi berbagai krisis.
Tujuh Modal yang Saling Menghidupi
Modal manusia mencakup kualitas keimanan, pendidikan, kesehatan, dan kompetensi setiap warga. Modal ekonomi meliputi aset finansial serta infrastruktur produktif yang menggerakkan roda perekonomian. Modal fisik mencakup jalan, bangunan, teknologi, dan energi yang menopang aktivitas sehari-hari.
Modal sosial mencakup jaringan kepercayaan, kerja sama, dan norma yang merekatkan masyarakat. Modal budaya meliputi nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang membentuk identitas bersama. Modal politik mencakup kapasitas warga untuk berpartisipasi dan memengaruhi kebijakan publik.
Adapun modal lingkungan meliputi sumber daya alam, ekosistem, serta keanekaragaman hayati yang menjadi fondasi kehidupan.
Ketujuh modal ini melampaui dikotomi semu antara "agama" dan "dunia". Modal manusia mencakup iman dan takwa sekaligus pendidikan serta kesehatan jasmani. Modal budaya mencakup nilai-nilai keislaman sekaligus kearifan lokal yang patut dihormati.
Modal lingkungan mencerminkan pengelolaan alam yang, dalam pandangan Islam, merupakan amanah kekhalifahan manusia di muka bumi. Tidak ada satu pun dari ketujuh modal tersebut yang berada di luar tanggung jawab keagamaan. Sebaliknya, semuanya saling terhubung dan saling menguatkan.
Ketika Satu Investasi Menghidupkan yang Lain
Pemerintah Indonesia sendiri mulai mengintegrasikan semangat ini ke dalam kerangka pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menempatkan keberlanjutan sebagai salah satu prinsip dasar pembangunan, dengan agenda yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi ekonomi dan lingkungan.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui regulasi mengenai implementasi instrumen ekonomi nilai karbon, sebagai langkah konkret untuk mengarusutamakan modal lingkungan dalam perencanaan pembangunan.
Kekuatan utama kerangka tujuh modal terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa investasi pada satu modal akan menghasilkan dampak positif bagi modal lainnya. Investasi pada pendidikan dan kesehatan sebagai modal manusia, akan memperkuat jaringan kepercayaan antarmasyarakat, yaitu modal sosial.
Modal sosial yang kuat akan meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan publik, yakni modal politik. Modal politik yang sehat akan melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan sumber daya alam, yaitu modal lingkungan.
Proses ini terus berlanjut membentuk apa yang oleh para penggagasnya disebut sebagai positive spiral effect atau spiral kebaikan yang saling memperkuat.
Bagi siapa pun yang ingin menggerakkan perubahan sosial secara nyata, termasuk gerakan cendekiawan Muslim yang ingin keluar dari menara gading, kerangka tujuh modal layak dijadikan kompas baru.
Yang dibutuhkan bukan lagi program-program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan intervensi yang dirancang secara sadar agar mampu menghidupkan spiral kebaikan yang saling memperkuat.
Dengan cara itulah kemajuan dapat diukur secara lebih utuh dan benar-benar layak disebut sebagai kemajuan.
Pada akhirnya, kerangka ini mengajarkan satu pelajaran penting yang kerap terlupakan di tengah hiruk-pikuk pembangunan: tidak ada kemajuan sejati yang dibangun dengan mengorbankan satu modal demi modal lainnya.
Mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi semu, atau mengorbankan kohesi sosial demi efisiensi birokrasi, hanya akan menghasilkan kemajuan yang rapuh dan berumur pendek.
Kemajuan yang layak diwariskan kepada anak cucu adalah kemajuan yang menghormati keterkaitan ketujuh modal tersebut secara utuh. Dan itulah pekerjaan rumah besar yang menanti kita semua.
Penulis: Pitono Nugroho
Sekretaris ICMI Orwil Jawa Timur
Direktur Social Investment Indonesia
Alumni Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lemhannas RI Angkatan XXV Tahun 2025
Editor : Alim Kusuma
