JAKARTA, iNFONews.ID - Kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat dalam skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) membawa alarm bahaya bagi industri penyiaran tanah air.
Aturan yang membuka keran kepemilikan asing hingga 100 persen di ekosistem media nasional dinilai bakal melumpuhkan kendali publik terhadap arus informasi dalam negeri.
Peringatan keras tersebut dilempar Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Wahyu Triyogo, saat menyambangi Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Selasa (14/4/2026).
Wahyu menilai, membiarkan modal asing menguasai penuh infrastruktur informasi bukan sekadar urusan bisnis, melainkan mempertaruhkan marwah demokrasi.
"Investasi asing total di ekosistem penyiaran merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan informasi kita," ujar Wahyu di hadapan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Menurutnya, tanpa pagar regulasi kokoh, arah pemberitaan serta konten yang dikonsumsi masyarakat bisa sepenuhnya disetir kepentingan luar.
Wahyu memandang media memiliki fungsi strategis sebagai penjaga kedaulatan bangsa, melampaui statusnya sebagai komoditas ekonomi semata.
Merespons keresahan para jurnalis, Ibas menyatakan perlunya langkah konkret membangun ekosistem digital yang sehat.
Ia melihat gelombang disrupsi teknologi harus dihadapi dengan kesiapan literasi masyarakat agar tidak mudah termakan informasi menyesatkan atau praktik perundungan digital yang kian liar.
"Negara wajib memastikan ruang digital dihuni informasi akurat dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu dibekali literasi kuat supaya bisa memilah mana kebenaran, mana penyesatan," tutur Ibas.
Anggota DPR RI ini menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar empuk bagi raksasa media global.
Pertemuan yang diinisiasi KTP2JB tersebut menyepakati satu poin krusial: keterbukaan investasi jangan sampai menggadaikan kepentingan nasional.
Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku media, Ibas optimis Indonesia mampu menciptakan industri informasi yang kompetitif sekaligus berdaulat di tengah gempuran kekuatan global.
Editor : Alim Kusuma
