SURABAYA, iNFONews.ID – Angka kemiskinan di Indonesia masih menjadi paradoks di tengah meningkatnya arus modal dan utang luar negeri.
Mahardika Harilinawan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, menemukan bahwa kebocoran anggaran akibat rasuah menjadi penghalang utama kesejahteraan rakyat dalam dua dekade terakhir.
Melalui penelitian bertajuk ‘Pengaruh Korupsi dan Utang Luar Negeri terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2003–2022’, Mahardika membedah data dua puluh tahun terakhir dari Bank Dunia dan Transparency International.
Hasilnya menunjukkan sebuah realita pahit: suntikan dana dari luar negeri tidak otomatis mengangkat derajat hidup masyarakat bawah jika birokrasi masih kotor.
"Kemiskinan seringkali cuma dianggap sebagai deretan angka di atas kertas. Padahal, realitanya banyak warga di daerah terpencil yang masih gigit jari saat hendak mengakses sekolah atau fasilitas kesehatan," ujar Mahardika saat ditemui di Untag Surabaya, Senin (09/2).
Dalam kajiannya, Mahardika menggarisbawahi bahwa efektivitas anggaran negara sangat bergantung pada tingkat integritas pengelolanya.
Menurut dia, tren korupsi yang masih tinggi membuktikan lubang pengawasan dalam manajemen keuangan publik belum tertutup rapat. Hal inilah yang membuat dana pembangunan seringkali menguap sebelum sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Terkait utang luar negeri, Mahardika menilai instrumen ini seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi. Namun, data 2003-2022 menunjukkan penurunan angka kemiskinan tidak berlari secepat kenaikan nilai utang.
"Idealnya, utang mendorong warga keluar dari jerat kemiskinan lewat pembangunan masif. Di Indonesia, penurunan kemiskinan memang ada, tapi ritmenya sangat kecil kalau dibandingkan dengan tumpukan utang luar negeri yang kita punya," tambahnya.
Kesenjangan wilayah juga menjadi sorotan tajam. Mahardika melihat ada jurang lebar antara gemerlap kota besar dengan kondisi daerah tertinggal.
Di kota, kemiskinan mungkin tersamarkan, namun di pelosok Indonesia, wajah ketimpangan itu terlihat sangat nyata dan mendalam.
Dibimbing oleh Dr. Arga Christian Sitohang, Mahardika merampungkan studi ini dalam waktu singkat, yakni 3,5 tahun. Meski sempat terkendala akses data domestik, konsistensinya membuahkan hasil riset yang relevan bagi pembuat kebijakan.
Mahasiswa angkatan 2022 ini dijadwalkan mengikuti prosesi wisuda pada 15 Februari 2026. Ia berharap temuan ini mendorong pemerintah untuk memperketat transparansi dan akuntabilitas.
Baginya, pengendalian korupsi bukan sekadar urusan moral, melainkan kunci agar setiap rupiah dari utang dan pajak benar-benar dirasakan oleh rakyat miskin.
Editor : Alim Kusuma
