SIDOARJO, iNFONews.ID – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur mulai bergerak menutup celah prasangka dan konflik di akar rumput melalui penguatan transparansi informasi publik.
Langkah strategis ini dilakukan dengan menggandeng Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur guna memastikan keterbukaan data merembes hingga ke tingkat birokrasi desa.
Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril, menilai hak warga untuk mengakses informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang seringkali terabaikan.
Ketertutupan akses data di pemerintahan terbawah menurutnya kerap menjadi sumbu gesekan sosial dan mosi tidak percaya masyarakat terhadap pembangunan.
"Ketertutupan informasi hanya menyuburkan ruang gelap kecurigaan. Kondisi ini yang memicu konflik, gesekan horizontal, hingga mosi tidak percaya yang merugikan pembangunan itu sendiri," ujar Safril saat menyambangi kantor KI Jatim di Waru, Sidoarjo, Jumat (9/1/2026).
Fokus utama kolaborasi ini menyasar tata kelola informasi di desa. Langkah ini sekaligus menjadi respon atas visi Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pembangunan dari bawah.
Safril menginginkan para perangkat desa tidak lagi memiliki sikap defensif atau "alergi" saat masyarakat meminta kejelasan data terkait program pembangunan.
GP Ansor Jatim berkomitmen mengerahkan kadernya untuk mendampingi pemerintah desa dalam mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Tujuannya agar program besar, seperti Koperasi Desa Merah Putih, benar-benar tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan akibat minimnya pengawasan publik.
"Kami ingin memastikan nafas UU Nomor 14 Tahun 2008 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Desa adalah garda terdepan. Jika informasinya transparan, warga akan lebih berdaya," tambah Safril.
Ketua KI Jatim, A. Nur Aminuddin, melihat keterlibatan organisasi pemuda sebagai energi baru untuk mendongkrak Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Timur. Saat ini, skor IKIP Jatim tertahan di angka 72,28 atau masuk kategori sedang.
Pihaknya membutuhkan sokongan kelompok sipil untuk meliterasi masyarakat mengenai pentingnya validitas data publik.
"Kami butuh figur-figur di daerah yang mampu mengedukasi masyarakat. Kehadiran GP Ansor adalah angin segar bagi kedaulatan informasi di Jawa Timur," kata Aminuddin.
Ke depan, kerja sama ini akan diwujudkan melalui serangkaian langkah taktis, mulai dari forum edukasi bagi kader Banser hingga gerakan literasi anti-hoaks.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, data publik diharapkan tidak lagi menjadi barang mahal yang sulit diakses oleh warga biasa.
Editor : Alim Kusuma
