JOMBANG, iNFONews.ID – Ketua Umum Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyampaikan klarifikasi keras dan membeberkan kejanggalan proses pengambilan keputusan yang mengguncang tubuh NU.
Pembicaraan itu disampaikan di hadapan para Mustasyar dan Kyai Sepuh beserta setumpuk dokumen pembuktian.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menegaskan sejumlah keputusan yang diambil oleh pihak Rais Aam dan rapat harian Syuriyah menyimpang dari prosedur, menyalahi kewenangan, dan merusak tatanan organisasi.
“Rapat harian Syuriyah melakukan penghakiman tanpa memberi saya kesempatan klarifikasi. Itu pelanggaran fundamental. Bahkan sampai hari ini saya dicegah untuk menjawab langsung. Keputusan yang lahir dari proses bermasalah otomatis menimbulkan masalah beruntun: surat edaran bermasalah, rapat pleno bermasalah, bahkan pengambilalihan jabatan pun bermasalah,” tegas Gus Yahya.
Ia juga mengingatkan teladan pendiri NU, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, yang membangun organisasi dengan kesadaran bahwa pengaruh personal tidak boleh mengalahkan aturan.
“Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari itu supreme kiai, pengaruhnya luar biasa. Tapi beliau tetap membuat AD/ART yang membatasi wewenangnya sendiri sebagai Rois Akbar. Itu pesan jelas: tatanan harus dijaga, bukan dipreteli seenaknya,” ujarnya.
Gus Yahya menambahkan, jika NU dikelola berdasarkan keputusan sepihak tanpa prosedur, berarti organisasi ini dibawa mundur 100 tahun ke belakang, sebelum berdiri.
Merespons klaim bahwa pergantian struktural dan rapat pleno tanggal 9 Desember adalah sah, ia menjawab: “Kalau dasar keputusannya saja cacat dan diambil lewat mekanisme yang tidak sah, semua turunannya otomatis cacat. Ini logika elementer organisasi. Menutup mata terhadap ini sama saja pura-pura.”
Mengenai solusi, Gus Yahya menegaskan sikap terbuka terhadap rekonsiliasi, tetapi menolak segala bentuk pengabaian terhadap konstitusi NU.
“Kami siap islah kapan saja. Tapi jangan paksa kami menerima proses yang menyalahi konstitusi jam’iyah. NU ini bukan milik perseorangan, bukan alat kuasa. Ini tanzim yang dibangun dengan darah dan akal para pendiri,” tegasnya.
Ia juga menegaskan akan berkordinasi dengan para kiai sepuh, PWNU, dan PCNU seluruh Indonesia untuk memastikan NU tetap berada pada rel konstitusional.
Editor : Alim Kusuma
