Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah saat reses di Sidoarjo (Foto: IN/tudji)

INFOnews.id | Sidoarjo - Sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan bagi Kabupaten Sidoarjo untuk segera berbenah di segala sektor. Sebagai wilayah penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur, yakni Surabaya, infrastruktur, ekonomi dan lainnya di Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk dibenahi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah, setidaknya menjabarkan berbagai persoalan itu serta progres upaya yang dilakukan sebagai wakil rakyat, di acara reses yang dilaksanakan di MWC NU Buduran, Sidoarjo, Kamis 12 November 2020.

Dikatakan, ada 4 perhatian yang tengah dilakukan pembahasan untuk membenahi Sidoarjo. Pertama, mengacu Peraturan Presiden (Perpres No. 80 tahun 2019), untuk pembenahan infrastruktur, termasuk pembebasan lahan.

"Karena pandemi jadi tertunda, tapi itu tetap menjadi perhatian untuk diwujudkan," kata Anik Maslachah, Kamis (12/11/2020). 

Sesuai Perpres 80, guna mengurai kemacetan diantaranya adalah mewujudkan pembangunan sejumlah jalan alternatif, termasuk fly over Gedangan dan Aloha. Serta frontage Waru-Buduran.

"Diharapkan kesadaran masyarakat untuk merelakan lahan yang nantinya dibutuhkan. Karena ini menjadi salah satu program untuk mengurai kemacetan di Sidoarjo, dan di tahun 2021 bisa selesai," urainya. 

Dijabarkan, 4 program percepatan pembangunan sesuai kebutuhan tersebut yakni, pertama recoveri dan revitalisasi ekonomi. Kedua, revitalisasi Puspa Agro. Tiga, usulan pemenuhan kesejahteraan guru SMA/SMK. Empat, mewaspadai dan mencegah meluasnya gerakan radikal.

"Puspa Agro diharapkan menjadi Pusat Stok atau Ketersediaan Pangan. Fungsinya bukan hanya untuk ritel atau toko-toko kecil, tetapi menjadi lumbung pangan. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan, termasuk infrastruktur jalannya," kata Anik. 

Lanjut Anik, jika terjadi kelangkaan pangan, di Puspa Agro tersedia stok yang cukup. Kemudian bisa dilakukan penjualan obral melalui 'pasar murah'.

"Di Puspa Agro, bisa digelar pasar murah, agar tidak terjadi harga melambung, dan stoknya cukup, misalnya saat menghadapi lebaran. Saat panen raya juga bisa menampung dari petani, untuk menjaga HET, harga eceran tertinggi," jabarnya. 

Untuk mewujudkan itu, diharapkan infrastruktur sudah rampung di tahun 2021. Soal kesejahteraan guru SMA/SMK di Sidoarjo juga menjadi perhatian wakil rakyat dari PKB Sidoarjo ini.

Anik mengatakan, sejak pengelolaan SMA/SMK swasta dilakukan oleh provinsi (Provinsi Jatim), pendidik sekolah lanjutan atas itu tidak mendapat apresiasi yang seimbang.

"Kami tengah memperjuangkan, kalau memang provinsi tidak kuat, harus dilakukan shering, dengan mengundang daerah," katanya. 

Untuk diketahui, Kabupaten Sidoarjo posisinya sangat penting sebagai penyangga Kota Surabaya. Wilayah berjuluk Kota Udang yang berpenduduk mencapai 2,2 juta ini harus berbenah karena posisinya yang sangat strategis. (tji)

Editor : Redaksi

Berita Terbaru