INFONews.id | Surabaya - Kepadatan terjadi menjelang Bundaran Waru dari arah Sidoarjo, massa buruh, mahasiswa juga terlihat pelajar seiring menuju Surabaya, untuk melakukan demo dengan tuntutan tunggal agar pemerintah menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Massa buruh plus itu datang dari Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo. Mereka menggelar aksi dan menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya dan DPRD Jatim, tujuannya bisa diteruskan ke pemerintah pusat, tentang penolakan UU Cipta Kerja.
"Tujuan kita ke Pemprov Jatim dan DPRD Jatim, kita harapkan ikut mendukung dengan mengirimkan penolakan ke pusat (Pemerintah) terkait diundangkannya UU Cipta Kerja. Karena ini selain merugikan buruh, juga merugikan kita semua masyarakat kecil," kata Muhadi seorang buruh dari Sidoarjo di tengah rombongan menuju Surabaya.
Secara umum, dia juga menyampaikan maaf kepada masyarakat khususnya pengguna jalan, akibat kepadatan.
"Karena perjuangan, pasti berdampak salah satunya kemacetan. Kepada petugas polisi juga kita harapkan kesadarannya," ucap bapak dua anak ini.
Sekedar tahu, sebelumnya di Gedung DPR RI, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja terus menggelinding. Meski ada sejumlah fraksi yang tegas menolak rencana diundangkannya melalui pengesahan. Namun upaya mereka kandas dalam rapat Paripurna, Senin (5/10/2020), sore.
Dari sembilan fraksi di DPR RI, enam fraksi menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja yaitu Fraksi PDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, dan F-PPP.
Sedangkan satu fraksi, yaitu F-PAN, menyetujui dengan catatan. Dua fraksi lainnya yaitu F-Demokrat dan F-PKS menyatakan dengan tegas menolak penerapan Omnibus Law Cipta Kerja.
Rapat Paripurna DPR RI saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, menyepakati pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Kesepakatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja jadi UU itu terjadi dalam rapat Paripurna di Gedung DPR RI.
Juga hadir dalam Paripurna saat itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini meminta persetujuan Anggota Dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU. (tji)
Editor : Redaksi
