Komisioner Tinggal di Luar Kota Rawan Kinerja Tak Efektif

Surabaya - Pakar politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, angkat bicara menyikapi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu 2019.

Sorotan bukan saja dialamatkan lantaran banyaknya korban meninggal dunia yang mencapai 554 orang lebih, namun juga kemampuan komisioner KPU, terutamanya di tingkat daerah.

"Komisioner KPU, terutama di kabupaten/kota harus benar-benar memiliki kecerdasan yang memadai untuk berkegiatan kepemiluan. Selain itu juga harus memiliki pengalaman sosial, " kata Suko, Minggu (12/05/2019).

Untuk memastikan kecerdasan serta pengalaman sosial, kata Suko, tim seleksi komisioner KPU memiliki tantangan. Di antaranya, menyelenggarakan penjaringan secara terbuka.

"Tim seleksi harus memiliki instrumen yang tepat dalam menjaring calon komisioner. Supaya kelak KPU tidak kedodoran dalam kinerjanya. Kualitas komisioner KPU, terutama tingkat kabupaten/kota kuncinya ada pada tim seleksi, " sambung Suko.

Suko juga mengingatkan agar tim seleksi patut pula memperhatikan domisili komisioner. Utamanya tingkat kabupaten/kota. "Semisal untuk komisioner KPU Surabaya. Jangan sampai KTP Surabaya namun tinggalnya di luar Kota Surabaya. Ini rentan membuat kinerja komisioner tidak optimal, tidak efektif. Namun kalau tinggalnya di Gresik dan Sidoarjo masih bisa ditolerir. Selain dua kabupaten itu, tim seleksi saya rasa patut mempertimbangkan. Domisili calon komisioner harus benar-benar dipahami tim seleksi, " papar pria asal Madiun ini.

Sementara itu, Suko Widodo juga menyorot capaian kinerja KPU, Surabaya khususya. Ini terkait tingkat partisipasi coblos ulang atau pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (27/04/2019) lalu. Suko mengutip pemberitaan antarajatim yang menyebutkan turun drastisnya partisipasi warga yang punya hak suara karena beraktivitas atau kerja.

"Dalam berita menyebutkan bahwa Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Rungkut Menanggal Syamsul Anam saat memantau coblos ulang di TPS 28. Anam menyebut saat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyebarkan Formulir C6 atau surat pemberitahuan coblos ulang kepada pemilih, ada beberapa warga yang punya hak suara sulit ditemui karena kerja. Ini bukti PSU digelar tapi tidak optimal, " pungkas Suko. (Lim)

Editor : Redaksi