Gubernur Video Conference Dengan 38 Kepala Daerah Sikapi Dampak Corona
Infonews.id | Surabaya - Ditengah fokus penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menggelar langkah mitigasi untuk menghadapi dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19 di Jatim.
Diantaranya menggelar rapat koordinasi melalui video conference dengan 38 kepala daerah kabupaten/kota di Jatim di di Gedung Negara Grahadi, Jumát (27/3/2020).
Gubernur Khofifah berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi kemungkinan terus melonjaknya angka penyebaran virus Corona di Jatim, serta prediksi dampak sosial ekonomi yang akan terjadi akibat Covid-19.
Hadir dalam video conference tersebut, Wakil Gubernur Emil Dardak, Tim Gugus Tugas, serta nara sumber dari Kanwil Bank Indonesia (BI), Difi A Johansyah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim, Bambang Mukti Riyadi, kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim Alexander Rudi Setiyadi dan Kanwil Perbendaharaan Jatim Dedi Setiyadi.
“Ini bagian dari koordinasi berbagai upaya mitigasi bersama, karena diperkirakan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 ini cukup besar. Termasuk potensi terjadinya krisis didalamnya. Tetapi beberapa payung hukumnya masih harus disosialisasikan misalnya Keppres No.7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Inpres No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Permenkeu tentang dana bagi hasil, DAU dan dana insentif, SE Mendagri dan SE Menpan /RB dan sebagainya. Pemahaman atas payung hukum harus jelas sehingga tindak lanjut di lapangan bisa cepat,” ungkap Khofifah usai video conference.
Dikatakan, fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah perputaran ekonomi masyarakat menurun drastis setelah diterapkannya kebijakan sosial atau physical distancing, pembatasan perjalanan, dan penutupan berbagai destinasi pariwisata.
Akibatnya, berbagai sektor ekonomi terdampak, seperti transportasi, jasa, perdagangan, dan keuangan.
“Belum lagi secara psikologis ada masyarakat yang melakukan aksi panic buying sehingga sejumlah kebutuhan menjadi langka di pasaran dan mahal. Efeknya pun cukup terasa pada penurunan daya beli masyarakat,” urai Gubernur Khofifah.
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan mengikuti seluruh paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah pusat.
Diantaranya adalah memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas, pertemuan yang bisa ditunda dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan masyarakat akan dipangkas.
Anggaran tersebut akan dialokasikan ulang untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan, sosial maupun ekonomi.
“Juga persoalan mengenai ketersediaan bahan pokok. Pemprov Jatim akan memastikan seluruh stok pangan yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Khofifah.
Terkait dampak ekonomi lainnya, seperti kemungkinan terjadinya kredit macet Khofifah mengatakan Pemerintah Pusat melalui OJK memberikan relaksasi kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank. Selain itu, penangguhan cicilan selama setahun juga berlaku bagi ojek, supir taksi dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan.
Semuanya butuh penjelasan lebih detail. Maka OJK dan BI perwakilan Jatim menjadi nara sumber dalam rakor hari ini.
“Berbagai langkah ini akan berhasil jika didukung oleh seluruh elemen bangsa. Forkopimda, pemerintah provinsi, instansi vertikal, organisasi profesi terutama IDI, PPNI, pelaku usaha, UMKM, pedagang, masyarakat dan lain sebagainya. Kita harus kolaborasi. Bergotong royong menghadapi Covid-19 ini,” pungkas Khofifah.[]
Editor : Redaksi