SURABAYA, INFONews.ID — Wacana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) memunculkan pertanyaan kritis soal urgensi, kebebasan akademik, akses mahasiswa, hingga risiko reproduksi elite birokrasi. Persoalan itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” yang digelar Ranggah Rajasa Indonesia di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Sekitar 75 peserta, termasuk mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), mengikuti forum tersebut. Pembicara yang hadir antara lain Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo, Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Radius Setiyawan, serta Asisten Deputi Kepesertaan Usaha Kecil dan Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari yang mewakili Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Turut hadir perwakilan Kadin Jawa Timur Tri Prakoso dan Bendahara PWI Jawa Timur Andy Setiawan.
Radius: URI Harus Menjawab Kebutuhan Nyata, Bukan Jadi Perpanjangan Kekuasaan
Wakil Rektor Umsura Radius Setiyawan mempertanyakan arah dan desain URI. Pemerintah, kata dia, perlu menjelaskan secara terbuka peta jalan institusi tersebut, termasuk posisi, fungsi, orientasi pendidikan, mekanisme penerimaan mahasiswa, dan relasinya dengan lembaga negara.
Menurut Radius, persoalan pendidikan tinggi Indonesia saat ini bukan sekadar jumlah perguruan tinggi. Yang lebih mendesak adalah rendahnya penyerapan lulusan oleh dunia kerja. “Persoalan pertama dalam konteks pendidikan kita adalah tidak terserapnya mahasiswa dengan tingkat strata tertentu dalam industri,” ujarnya.
Oleh karena itu, pendirian URI harus didahului kajian kebutuhan (need assessment). Pemerintah wajib menjawab apakah masyarakat benar-benar membutuhkan institusi baru dan persoalan apa yang hendak diselesaikan.
Radius juga menyoroti risiko terhadap kebebasan akademik. Ia mempertanyakan desain kelembagaan URI yang berpotensi terlalu dekat dengan struktur birokrasi. “Kenapa tidak namanya rektor? Kenapa ini? Apa bedanya dengan IPDN? Apa bedanya dengan kementerian?” tanyanya.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tradisi otonomi dan kebebasan akademik. Kampus tidak semestinya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Ia bahkan mengingatkan kemungkinan URI berkembang menjadi instrumen kontrol terhadap kelompok akademik yang kritis. “Karena negara frustrasi mendisiplinkan perguruan-perguruan tinggi negeri yang kritis, kita buat perguruan tinggi sendiri saja,” kata Radius.
Soal akses, Radius menekankan pentingnya desain inklusif. Jika URI diproyeksikan sebagai pencetak calon pemimpin nasional, kesempatan belajar tidak boleh terbatas pada kelompok tertentu. Institusi elite berisiko menciptakan reproduksi elite baru. “Anak kita enggak bisa masuk. Ini kan kecenderungan di periode sekarang akan memunculkan reproduksi yang baru,” ujarnya.
Kritik tersebut, tegas Radius, bukan penolakan terhadap URI. Ia justru mendorong pemerintah membuka desain institusi itu kepada publik agar dapat diuji secara akademik dan demokratis.
Lutfil: Jangan Membela Buta, Jangan Menghakimi Brutal
Ketua Pengurus Wilayah KAUJE Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim memandang wacana URI sebagai respons terhadap persoalan kualitas sumber daya manusia dan birokrasi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membela gagasan pemerintah secara membabi buta, sekaligus tidak langsung menghakiminya.
“Kita tidak boleh kemudian membela ide-ide besar Presiden secara membabi buta, tetapi kita juga tidak boleh menghakimi secara brutal ide-ide besar yang disampaikan oleh pemerintah atau Presiden,” kata Lutfil.
Menurutnya, URI dapat menjadi antitesis terhadap persoalan lama dalam kualitas birokrasi dan kepemimpinan nasional. Ia menyoroti bahwa kerugian negara tidak selalu berupa kehilangan anggaran. Kegagalan program dalam memenuhi kebutuhan publik juga merupakan bentuk kerugian. “Tidak ada pencurian di situ. BPK tidak menemukan kesalahan uangnya, tidak. Tetapi kualitas programnya, kualitas kebijakannya, itu tidak bersentuhan dengan kemanfaatan publik,” ujarnya.
Lutfil menekankan pentingnya membedakan gagasan dan implementasi. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki tujuan besar investasi SDM, namun menghadapi berbagai persoalan teknis di lapangan. Persoalan implementasi serupa jangan sampai terulang di URI.
Ia mengajukan dua pertanyaan kunci: apakah URI benar-benar mampu menghasilkan SDM unggul, dan apakah lulusannya mampu bekerja efektif di birokrasi maupun BUMN yang masih memiliki persoalan sistemik. Sebagai alternatif, Lutfil mengusulkan agar URI tidak langsung ditempatkan dalam struktur birokrasi, melainkan dibangun sebagai think tank yang menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan.
PGRI: Semua Harus Dimulai dari Need Assessment
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo menegaskan bahwa setiap gagasan besar harus melalui kajian kebutuhan. “Lahirnya sebuah gagasan itu harus melalui need assessment: negara ini butuh URI atau tidak? Rakyat ini butuh URI atau tidak?” katanya.
Djoko meminta pemerintah melihat pembangunan URI secara holistik, mencakup kualitas dosen, lokasi, sistem pembelajaran, hingga prospek lulusan di dunia kerja. “Lulusannya harus diakses oleh pekerjaan. Berapa bulan? Ada timeline yang dikembangkan. Itu yang menurut saya harus diperhatikan,” ujarnya.
Ia menilai berbagai program pemerintah masih bersifat hipotetis dan harus diuji melalui realitas empiris. “Serba hipotetik, hipotesis semua. Kita ini buktinya. Buktinya MBG itu bagaimana, kemudian KDMP Merah Putih itu nanti bagaimana,” katanya. Djoko menegaskan tidak sedang menyerang pemerintah, melainkan ingin memastikan gagasan Presiden dapat diuji berdasarkan hasil nyata.
RRI: Kritik Harus Tetap Konstruktif
Ketua Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) Eko Ridwan menjelaskan bahwa diskusi digelar sebagai ruang merespons isu strategis nasional, khususnya pendidikan, kebudayaan, kesenjangan sosial, dan arah kepemimpinan nasional. Menurutnya, wacana URI perlu dibedah secara terbuka karena menyangkut masa depan pendidikan dan kualitas SDM Indonesia.
“Tema diskusi kali ini sangat menarik sekaligus sensitif. Program URI, bersama program unggulan lain seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), menjadi perhatian publik,” ujar Eko.
Ia menilai URI berpotensi menjadi wadah pencetak SDM unggul untuk pemerintahan maupun BUMN. Namun, kehadiran institusi baru juga memunculkan pertanyaan tentang posisinya di tengah perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah memiliki reputasi kuat. “Apakah hadirnya URI ini nantinya akan menjadi kompetitor atau melengkapi PTN maupun PTS unggulan seperti ITB, UI, UGM, hingga Unair? Hal inilah yang perlu kita bedah bersama,” kata Eko.
Eko berharap forum tersebut menjadi ruang dialog antargenerasi untuk menguji gagasan pemerintah secara kritis sekaligus konstruktif. (*)
Editor : Tudji Martudji
