SURABAYA, INFONEWS.ID - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Menjelang forum tertinggi NU itu, warga NU asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilihan kepemimpinan PBNU.
Gus Lilur mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan gerakan yang berupaya memengaruhi suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan.
Ia meminta Presiden memastikan nama dan pengaruh kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan kandidat tertentu.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Menurut Gus Lilur, informasi yang diterimanya menyebut adanya jejaring yang melibatkan sembilan figur di sekitar pemerintahan. Mereka adalah Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Jenderal TNI (Purn) Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.
Ia menyebut kelompok itu diduga menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.
Meski demikian, Gus Lilur mengaku tidak percaya bahwa gerakan tersebut diketahui atau merupakan kehendak Presiden Prabowo.
“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” ujarnya.
Gus Lilur menilai dugaan keterlibatan pejabat pemerintah perlu menjadi perhatian karena beberapa nama yang disebut memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus berhubungan dengan struktur NU.
Teddy Indra Wijaya diketahui menjabat Sekretaris Kabinet, Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara, sedangkan Juri Ardiantoro merupakan Wakil Menteri Sekretaris Negara.
Sementara Saifullah Yusuf menjabat Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU. Nusron Wahid juga disebut memiliki posisi di pemerintahan dan struktur NU.
Menurut Gus Lilur, rangkap peran tersebut tidak boleh berujung pada penggunaan kekuasaan negara untuk memengaruhi keputusan internal NU.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut. Salah satu kemungkinan yang disorot adalah kepentingan mempertahankan posisi dan pengaruh politik melalui struktur NU.
“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?” ujarnya.
Gus Lilur juga meminta keterbukaan apabila memang ada operasi politik untuk menggalang dukungan dalam Muktamar NU.
Ia mempertanyakan sumber pendanaan, kemungkinan penggunaan fasilitas negara, hingga dugaan keterlibatan pihak swasta.
“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” katanya.
Namun, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak menuduh bahwa APBN telah digunakan untuk membeli suara Muktamar.
“Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ujarnya.
Menurut dia, independensi NU jauh lebih penting daripada sekadar perebutan posisi Ketua Umum PBNU maupun Rais Aam.
“Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” katanya.
Ia mengingatkan agar tradisi perjuangan NU tidak dikalahkan oleh kepentingan politik sesaat.
“NU punya tradisi panjang melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. Jangan sampai tradisi itu kalah oleh kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Gus Lilur kemudian meminta Presiden Prabowo memberikan kejelasan mengenai dugaan manuver yang membawa-bawa nama kekuasaan.
“Apakah benar Presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu? Atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden?” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak membiarkan muncul persepsi bahwa Istana ikut menentukan kepemimpinan PBNU.
“Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” ujarnya.
Gus Lilur juga menyerukan kepada para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh muktamirin untuk menjaga independensi Muktamar ke-35 NU.
“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama Presiden lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” katanya.
Ia menegaskan tidak sedang mendukung maupun menolak kandidat tertentu. Menurutnya, semua calon harus mendapat kesempatan yang sama selama memenuhi aturan organisasi.
“Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” ujarnya.
Gus Lilur menutup pernyataannya dengan kembali meminta pemerintah tidak menggunakan kewenangan negara untuk mencampuri proses internal NU.
“NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” pungkasnya.
Editor : Alim Kusuma
