SURABAYA, iNFONews.ID – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Timur melempar kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan nasional sepanjang 2025.
Meski angka pertumbuhan ekonomi menyentuh 5 persen, realitas di akar rumput menunjukkan kelas menengah makin tertekan dan pelaku UMKM kesulitan bernapas akibat akses modal yang buntu.
Baca juga: Total Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor Sumatera 1.016 Jiwa
Ketua ICMI Jatim, Ulul Albab, menilai Indonesia tengah terjebak dalam tren "politik kamera". Banyak pejabat publik lebih sibuk memoles citra di media sosial ketimbang melahirkan kebijakan yang menyentuh substansi persoalan rakyat.
"Kita sibuk membangun citra, tapi kurang mendengar suara rakyat. Tahun ini Indonesia tidak kekurangan orang pintar, yang kita kurang adalah ruang bagi orang jujur," ujar Ulul Albab dalam refleksi akhir tahun di Surabaya, Selasa (30/12/2025).
Salah satu poin krusial yang disorot adalah penanganan bencana alam yang melanda sepanjang 2025, mulai dari erupsi gunung hingga gelombang panas ekstrem. ICMI Jatim melihat koordinasi di lapangan masih tumpang tindih dan terkesan lamban.
Ulul menegaskan, pemerintah tidak boleh ragu menetapkan status bencana nasional jika dampaknya sudah meluas. Ia mengingatkan agar keselamatan jiwa tidak dikalahkan oleh pertimbangan citra daerah atau gengsi politik.
"Negara harus hadir tanpa ragu saat situasi darurat. Kecepatan dan keberanian menyelamatkan nyawa jauh lebih penting daripada sekadar menjaga reputasi publik lewat publikasi," tegasnya.
Baca juga: Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana Tanggal 24 April 2025
Kesenjangan antara semaraknya ritual keagamaan dengan perilaku moral publik juga menjadi catatan merah. Ulul melihat korupsi masih merajalela, namun hadir dengan kemasan yang lebih rapi dan sistemik.
Menurutnya, agama harusnya menjadi mesin perubahan sosial, bukan sekadar simbol identitas di rumah ibadah.
Sektor ekonomi pun dianggap belum inklusif. ICMI mendesak agar tahun 2026 menjadi titik balik bagi ekonomi rakyat melalui digitalisasi total di pedesaan dan penguatan industri halal.
"Jangan sampai pertumbuhan hanya dirasakan mereka yang dekat dengan akses kekuasaan. UMKM harus menjadi aktor utama, bukan penonton," tambahnya.
Baca juga: BPBD Kabupaten Bogor Komitmen Perkuat Mitigasi Hadapi Bencana Hidrometeorol
Menyongsong tahun depan, ICMI Jatim menyodorkan 10 rekomendasi nasional. Beberapa poin utamanya meliputi penerapan anggaran digital terbuka (Open Budget) hingga tingkat desa untuk menutup celah korupsi, serta reformasi pendidikan vokasi guna menyambut bonus demografi.
Ulul juga mendorong adanya sistem mitigasi bencana yang lebih preventif melalui early warning system yang terintegrasi di sekolah dan rumah ibadah. Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum bagi para pemimpin untuk lebih banyak bekerja dalam diam daripada pamer di layar.
"Indonesia terlalu besar jika hanya dikelola demi kepentingan kecil. Mari mulai perubahan dari keputusan sederhana yang jujur dan amanah," tutup Ulul.
Editor : Alim Kusuma