SURABAYA, INFONews.ID - Ada satu kalimat yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulut seorang Kepala BNPB RI: “Saya tak mengira bencananya sebesar ini.” Kalimat itu bukan sekadar pengakuan, tapi testimoni telanjang bahwa orang yang seharusnya paling tahu kondisi justru tidak tahu apa-apa. Ironi yang begitu kental sampai tidak perlu bumbu tambahan.
Jika kepala BNPB saja salah menilai skala bencana, maka jangan berharap manajemen mitigasi, alur komando, dan rencana turunannya bisa benar.
Baca juga: Total Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor Sumatera 1.016 Jiwa
Dari jumlah personel yang harusnya dikerahkan, peralatan yang harusnya sudah standby, sampai logistik medis yang seharusnya dikalkulasi sejak hari pertama—semuanya otomatis berantakan. Karena pucuk komandannya sebagai pengendali komando saja buta peta dan medan.
Inilah jenis pejabat yang mengelola negara dengan “metode trending topic”. Selama tidak ramai di media sosial, berarti aman. Begitu timeline meledak, barulah semua sibuk lari-larian kesana kemari minta ma'af.
Padahal bencana tidak pernah peduli apakah dibicarakan netizen atau tidak; ia hanya peduli pada fakta lapangan yang kenyataannya jauh lebih mengerikan dari apa pun yang muncul di layar ponsel, koran dan tv.
Dan ini memperjelas satu hal: selama ini mereka tidak memonitor bencana. Tidak mengkaji pola curah hujan, tidak membaca laporan daerah, tidak menakar risiko hulu-hilir.
Semua dianggap enteng, semua dipercayakan pada keberuntungan, lalu ketika ribuan rumah hilang dan ratusan nyawa melayang, barulah muncul kalimat penyesalan dadakan yang lebih cocok untuk drama ketimbang lakukan manajemen krisis.
Baca juga: Kepala BNPB Tiba di Langkat, Pastikan Distribusi Bantuan Sampai ke Masyarakat
Lembaga-lembaga di bawah komando Prabowo dipenuhi pejabat yang bicara dulu, berpikir nanti. Komunikasinya serampangan, pernyataannya asal bunyi, langkahnya tidak pernah sinkron.
Buat mereka yang penting terlihat hadir, bukan benar-benar memimpin. Negara diurus seperti kelompok belajar yang baru sadar ujian dimulai lima menit lalu.
Andai negeri ini dipimpin model rezim Korea Utara, pejabat seperti ini tidak sempat konferensi pers: sudah didorong keluar kabinet sejak kalimat pertama.
Baca juga: Bantuan Logistik BNPB Via Jalur Udara, Kembali Tiba Untuk Warga Aceh Tengah
Namun kita tidak hidup di Korea Utara—kita hidup di negara yang dipimpin orang yang gemar memelihara pejabat asal bunyi, lalu berharap rakyat maklum atas ketidakbecusan mereka.
Mundur memang tidak akan selesaikan masalah apalagi menghapus bencana. Tapi setidaknya itu akan menghapus satu sumber masalah: pejabat yang tidak bisa membaca skala bencana, apalagi membaca tanggung jawab dipundaknya sendiri. (*)
*Cak Bonang. Aktivis. Srawungan AKAS. Arek Kampung Suroboyo. Di WarKop Garasi, 1 Desember 2025.*
Editor : Tudji Martudji