INFOnews.id | Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi dan dukungan atas Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Kanwil KumHAM Jawa Timur, itu disampaikan di acara pengukuhan yang digelar Selasa, (26/7/2022).
Acara pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM Kanwil KumHAM Jatim itu dilakukan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia-Kementerian Hukum dan HAM RI, Mualimin Abdi.
Gubernur Khofifah berharap keberadaan Gugus Tugas dapat memberikan perlindungan atau proteksi kepada masyarakat, terhadap berbagai sektor, khususnya sektor usaha makanan dan minuman (Mamin).
“Tapi saya ingin masuk khususnya mamin, makanan dan minuman. Karena itu akan dikonsumsi masyarakat, dan dapat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat,” kata Gubernur Khofifah.
Khofifah menambahkan, dan mengusulkan untuk memperkuat Gugus Tugas, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Kadisnaker, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadisperindag, serta Kadinkes juga turut dilibatkan.
Lantaran, untuk produk mamin, lanjut Gubernur Khofifah dibutuhkan pengawasan dari sisi kesehatan, sehingga produk yang dijual di masyarakat, sudah dipastikan keamanan dan kelayakan untuk dikonsumsi.
“Keamanan, perlindungan, terutama terhadap jenis makanan dan minuman, ini akan menjadi bagian penting menurut saya, untuk bisa menjadi bagian dari plan of action, Tim dari Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM,” ujarnya.
Sebelumnya, Dirjen HAM Mualimin Abdi dalam paparannya menegaskan pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM sesuai mandat konstitusi. Bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM, menjadi tanggung jawab negara.
“Untuk itu, pemerintah tentunya mencari jalan, hal yang sifatnya komplit. Hak Asasi Manusia itu tidak hanya kasus kasus tertentu yang seringkali kita lihat,” tandasnya.
Disampaikan, Pemerintah telah melakukan banyak hal terkait dengan Hak Asasi Manusia. Dan, merupakan bukti kepedulian Indonesia terhadap HAM, dengan menjadi tamu kehormatan pada sidang Dewan HAM PBB November 2022, mendatang.
"Indonesia secara konsisten melaksanakan apa yang disebut dengan rencana aksi Hak Asasi Manusia,” ucapnya.
Pembentukan Gugus Tugas menjadi salah satu tugas negara, yaitu menjaga agar masyarakat terlindungi Hak Asasi Manusianya. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan hak lainnya.
“Dan hak-hak yang lain, yang khususnya ditujukan bagi masyarakat yang rentan. Termasuk anak, perempuan dan difabel,” tuturnya. (inf/tji/red)
Editor : Tudji Martudji