Kejati Jatim Tahan Empat Tersangka Korupsi Uang Kas Kebun Binatang Surabaya 

Reporter : Tudji Martudji
Kejati Jatim umumkan penahanan empat tersangka korupsi keuangan milik Kebun Binatang Surabaya (IN/PHOTO: TUDJI)

SURABAYA, INFONEWS.ID - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menahan empat orang tersangka setelah memeriksa mereka terkait korupsi Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS), Kamis (19/11/2026), malam.

Mereka adalah,

Baca juga: Kejati Jatim Tetapkan Nurkholis Mantan Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka 

1. Tersangka MN selaku Direktur Keuangan & SDM PDTS KBS, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP - 1635 /M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026

2. Tersangka NW, Direktur Operasional & Umum PDTS KBS, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP - 1636 /M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026

3. Tersangka EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP - 1637 /M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 19 November 2026

4. Tersangka MM, seorang advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP - 1638 /M.5/Fd.2/11/2026, 19 November 2026.

Modusnya, makan uang milik negara diantaranya dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan sewa tenant. Berikutnya, lawyer fee sebesar Rp100 juta untuk perkara PDTS KBS di Kejari Tanjung Perak. Kemudian, Rp500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Pada April 2025, Direksi Badan Pengawas PDTS KBS dilakukan pemeriksaan oleh Kejati Jatim tekait pengelolaan keuangan Tahun 2013 hingga Tahun 2024, tersangka MM kembali meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan dana sebesar Rp995 juta. Kemudian tambah lagi, hingga mencapai Rp2.410.000.000,-.

"Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pemeriksaan perkara PDTS KBS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetap berlanjut," terangnya.

Menyembunyikan perbuatannya dan menyiasati mempertanggungjawabkan uang tersebut, selanjutnya tersangka NW, MN, EES dan MM bersekongkol, membuat skenario perjanjian kerjasama layanan jasa hukum dengan membuat review-review SOP KBS, PKS-PKS KBS fiktif dan menerbitkan kwitansi-kwitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendampingan layanan hukum litigasi tersebut sejumlah Rp.2.410.000.000,terkait korupsi Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS),  

dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawaban

seolah uang tersebut untuk kegiatan yang sah. Selain itu terdapat pengeluaran kas PDTS KBS pada Tahun 2025 sebesar

Baca juga: Saling Lapor Dugaan Suap Muktamar NU, Gus Lilur Siapkan Langkah Lanjutan

Rp.707.775.022,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) dan tahun 2026 sebesar Rp. 152.784.430,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) untuk kegiatan operasional

perusahaan BBM, Pembayaran THR dan honorarium yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada

kurun Tahun 2025 hingga Tahun 2026 sejumlah Rp.3.270.559.452,-berdasarkan laporan Hasil Audit kerugian negara oleh Badan pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur No.PE.03.03/SR940/PW13/5.1/2026 tanggal 11 November 2026.

 

Baca juga: Gus Lilur Adukan Dugaan Riswah Muktamar NU ke KPK, Sejumlah Nama Disebut

Perbuatan para tersangka melanggar, Primair, yakni Pasal 603 Juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar, Pasal 604 Juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang R.I. No 1

Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana juncto Pasal 18 UU R.I. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

"Para tersangka kemudian dilakukan Penahanan Rutan selama dua puluh hari kedepan terhitung sejak tanggal 19 November 2026 sampai dengan

tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," terang Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Yogi Aryanto. (*)

Editor : Tudji Martudji

Photo
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru