LAMONGAN, INFONews.ID – Transaksi jual beli beras yang terjadi pada 2019 berujung laporan polisi tujuh tahun kemudian. Sebanyak 12,042 ton beras senilai Rp145 juta diduga belum dibayar oleh pembelinya. Merasa dirugikan setelah berulang kali menagih tanpa kepastian, pihak penjual akhirnya membawa persoalan tersebut ke Polres Lamongan.
Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor STTLPM/490/XI/2026/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jawa Timur. Ahmad Thohari melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam transaksi jual beli beras pada Sabtu (14/11/2026).
Dalam dokumen laporan, peristiwa tersebut disebut terjadi pada Sabtu, 4 Mei 2019, di tempat penggilingan milik pelapor di Dusun Topeng, Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.
Kuasa hukum pihak korban, Dwi Rahmania, menjelaskan, persoalan bermula ketika terlapor berinisial H. Budi atau Budiono membeli beras sebanyak 12,042 ton dengan nilai transaksi mencapai Rp145 juta.
Namun, menurut Dwi, pembayaran tak kunjung diselesaikan meski pihak penjual telah beberapa kali menanyakannya. Berbagai alasan disebut terus disampaikan hingga akhirnya pihaknya melayangkan dua kali somasi.
“Somasi pertama kami layangkan pada 26 Oktober 2026, kemudian somasi kedua pada 2 November 2026. Namun, sampai saat ini tidak ada tanggapan,” ujar Dwi.
Karena tidak mendapatkan kepastian pembayaran, pihaknya kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan perkara tersebut ke Polres Lamongan.
Dalam laporan itu, H. Budi atau Budiono, 55 tahun, yang beralamat di Kecamatan/Kabupaten Lamongan, tercatat sebagai pihak terlapor. Adapun perkara yang dilaporkan adalah dugaan penipuan dan atau penggelapan terkait jual beli beras.
Dwi berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian sehingga persoalan pembayaran beras senilai Rp145 juta itu memperoleh kejelasan.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai tanggapan pihak terlapor maupun perkembangan penanganan perkara dari Polres Lamongan. Dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses hukum. (*)
Editor : Tudji Martudji