JAKARTA, INFONEWS.ID - Bambang Soesatyo atau Bamsoet meluncurkan dua buku terbaru yang mengulas perjalanan panjangnya di dunia politik, hukum, ketatanegaraan, hingga pendidikan. Peluncuran buku ke-38 karya Bamsoet itu turut dihadiri tiga menteri koordinator serta sejumlah tokoh nasional.
Dua buku yang diperkenalkan dalam acara di Parle Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026), yakni Politik Hukum Konstitusi: Menjembatani Teori Akademis dan Realitas Parlemen karya Bamsoet dan Dari Senayan ke Ruang Kuliah: Jejak Kepemimpinan dan Pemikiran karya wartawan senior Kompas J. Osdar.
Baca juga: Jurnalis Malang Raya Protes Sebutan Londo Ireng
Buku pertama dilengkapi prolog dan epilog dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Sementara buku karya J. Osdar merekam perjalanan Bamsoet dari berbagai bidang, mulai dari jurnalistik, usaha, organisasi, politik, kepemimpinan lembaga negara, hingga pendidikan.
Bamsoet mengatakan penerbitan buku bukan sekadar upaya mendokumentasikan perjalanan pribadi. Menurut dia, buku dapat menjadi medium untuk menyebarkan gagasan sekaligus mewariskan pengalaman kepada generasi berikutnya.
"Menulis buku bagi saya bukan sekadar catatan perjalanan pribadi. Buku menjadi cara untuk mendokumentasikan gagasan, membuka ruang perdebatan, dan mewariskan pengalaman kepada generasi berikutnya," ujar Bamsoet.
Buku Politik Hukum Konstitusi mengangkat sejumlah persoalan strategis dalam ketatanegaraan Indonesia. Bahasannya mencakup rekonstruksi tata negara dan haluan bangsa, pembentukan undang-undang, hubungan pemerintah dengan DPR, etika politik dan hukum, kedaulatan digital, hingga kepemimpinan Indonesia di tengah dinamika global.
Bamsoet menilai perkembangan teknologi, ekonomi digital, kecerdasan buatan, kejahatan berbasis AI, serta perubahan geopolitik membuat hukum harus mampu mengikuti perubahan masyarakat.
Menurut dia, hukum yang terlalu kaku berpotensi tertinggal. Sebaliknya, politik yang tidak memiliki koridor hukum dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.
"Politik tanpa landasan hukum yang jelas berisiko melahirkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, ilmu hukum tata negara yang mengabaikan kenyataan lapangan hanya akan menjadi pengetahuan yang jauh dari kehidupan dan tidak berguna," katanya.
Pengalaman Parlemen Masuk Ruang Akademik
Setelah empat periode berada di parlemen, Bamsoet menilai perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Perdebatan dalam proses legislasi, menurut dia, justru diperlukan selama diarahkan untuk menghasilkan aturan yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan publik.
Ia mengatakan proses lahirnya sebuah undang-undang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum. Di dalamnya terdapat tarik-menarik kepentingan, tuntutan masyarakat, perkembangan ekonomi dan teknologi, serta kebutuhan negara untuk mencari titik keseimbangan.
"Karena itu, pengalaman empiris di parlemen penting dibawa ke ruang akademik agar teori hukum tetap relevan dengan persoalan nyata," ujar Bamsoet.
Gagasan mengenai hubungan politik dan pendidikan juga menjadi salah satu benang merah buku karya J. Osdar.
Buku Dari Senayan ke Ruang Kuliah melihat sisi lain perjalanan Bamsoet. Jika kiprahnya sebagai anggota DPR, Ketua DPR, dan Ketua MPR RI telah banyak mendapat perhatian publik, buku tersebut menyoroti bagaimana pengalaman politik dan kepemimpinannya kemudian diteruskan melalui dunia pendidikan.
Bamsoet tercatat terlibat dalam pendidikan tinggi, antara lain sebagai pendiri Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) dan dosen pascasarjana di sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, Universitas Terbuka, dan Universitas Jayabaya.
Baca juga: Keterwakilan Perempuan di Parlemen Masih Bersifat Formal
Menurut Bamsoet, pengalaman di parlemen, organisasi, dunia usaha, dan kehidupan berbangsa dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa.
"Memasuki dunia pendidikan dapat sejalan dengan pengabdian di dunia politik. Pengalaman yang diperoleh dari parlemen, organisasi, dunia usaha, dan kehidupan berbangsa dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa," katanya.
Ia menilai pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi yang mampu melihat persoalan bangsa secara utuh. Bagi mahasiswa hukum, penguasaan teori dan peraturan perundang-undangan perlu berjalan beriringan dengan pemahaman mengenai praktik hukum ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, masyarakat, teknologi, dan perubahan global.
Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
Peluncuran dua buku Bamsoet dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh nasional. Tiga menteri koordinator yang hadir yakni Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Hadir pula Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Sejumlah pejabat penegak hukum dan aparat keamanan juga menghadiri acara tersebut, antara lain Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakabareskrim Polri Nunung Syaifuddin, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto.
Dari kalangan tokoh nasional, hadir mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa, Jimly Asshiddiqie, mantan Menkumham Yasona Laoly, mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Nanan Soekarna, serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.
Baca juga: Perluasan Objek Pajak dan Kesediaan Memahami Fakta Sosial Ekonomi Rakyat
Buku ke-38 Bamsoet
Peluncuran Politik Hukum Konstitusi menambah panjang daftar karya Bamsoet. Ia mulai menerbitkan buku sejak 1988 melalui Rahasia Sukses dan Biografi Pengusaha Indonesia.
Pada periode awal, karya-karyanya banyak mengangkat isu jurnalistik, kepemudaan, mahasiswa, organisasi, dunia usaha, dan ekonomi. Memasuki dekade 2010-an, tema yang dibahas bergeser semakin dekat dengan politik nasional, parlemen, pemerintahan, hukum, korupsi, dan demokrasi.
Ketika memimpin DPR dan MPR, Bamsoet lebih banyak menulis mengenai kelembagaan negara, demokrasi, ideologi, haluan negara, serta masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, fokus tersebut semakin mengarah pada konstitusi dan desain ketatanegaraan. Di antaranya PPHN Tanpa Amendemen dan Haluan Negara Menuju Indonesia Emas (2023), Konstitusi Butuh 'Pintu Darurat' (2024), serta Amendemen ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan (2025).
Sebelum meluncurkan buku ke-38, Bamsoet juga melakukan soft launching buku ke-37 pada 2026 berjudul 1001 Gagasan untuk Golkar: Panduan Eksekusi Strategi Politik, Organisasi, dan Pengabdian.
Selain karya personal, Bamsoet juga menerbitkan buku dua bahasa Save People Care For Economy melalui Amazon pada 2020. Di bidang akademik, ia menulis buku ajar Politik Hukum dan Kebijakan Publik serta Pembaruan Hukum pada 2024.
Perjalanan Bamsoet juga beberapa kali diabadikan oleh kalangan jurnalis. Karya tersebut antara lain Dari Wartawan ke Senayan (2018), 60 Tahun Meniti Buih di Antara Karang (2022), Bambang Soesatyo News Maker (2023), Biografi Politik Bambang Soesatyo: Pemimpin Adaptif di Era Disrupsi (2024), serta Politik, Pers, dan Jejak Langkah Kebangsaan: Catatan Personal dalam Arus Perubahan (2025).
Editor : Alim Kusuma