SURABAYA, iNFONews.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Dini Rahmania, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program Sekolah Rakyat. Program ini dinilai sebagai instrumen strategis negara dalam memperluas akses pendidikan inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan dan kelompok yang sempat putus sekolah.
Sebagai anggota dewan yang membidangi kesejahteraan sosial dan perlindungan anak, Dini mengungkapkan bahwa selama hampir satu tahun masa tugasnya, ia rutin melakukan pemantauan lapangan di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur.
Hingga saat ini, tercatat sedikitnya empat Sekolah Rakyat telah beroperasi dan menunjukkan dampak positif yang signifikan.
“Sekolah Rakyat menjadi harapan besar bagi anak-anak yang sebelumnya putus sekolah, bahkan yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Saya mendengar langsung masukan dari guru, siswa, hingga orang tua, dan secara umum responsnya sangat baik,” ujar Dini, Jum'at (26/12/2024).
Meski memberikan dampak positif, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo ini mengakui masih ada tantangan infrastruktur.
Saat ini, operasional sekolah masih bersifat sementara dengan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan rumah susun sewa (rusunawa) sambil menunggu pembangunan gedung permanen.
“Namun, saya menilai sarana dan prasarana yang ada saat ini sudah cukup layak dan nyaman untuk mendukung proses belajar mengajar,” imbuhnya.
Dari sisi akademik, Dini menyoroti tantangan heterogenitas peserta didik. Ditemukan fakta adanya siswa jenjang SD yang belum lancar membaca, hingga siswa SMA yang berusia di atas 20 tahun karena riwayat putus sekolah yang lama. Kondisi ini memerlukan metode pembelajaran yang jauh lebih adaptif.
Alumnus Universitas Airlangga (Unair) ini juga menekankan krusialnya peran pendidik dan wali asuh dalam sistem asrama Sekolah Rakyat. Dengan rasio satu wali asuh untuk 10 siswa, manajemen pengasuhan harus sensitif terhadap perbedaan usia guna menjaga kondusivitas.
Dini juga menggarisbawahi bahwa fasilitas lengkap yang diberikan negara, mulai dari seragam hingga perangkat teknologi harus dibarengi dengan pendidikan tanggung jawab.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan ruang pembentukan karakter. Tujuan akhirnya adalah agar anak-anak ini mampu meraih cita-cita dan keluar dari lingkaran kemiskinan struktural,” tegas peraih penghargaan Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif tersebut.
Ke depan, Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk memastikan program ini terus dievaluasi, baik dari sisi penguatan kurikulum, percepatan fasilitas permanen, maupun sistem pengawasan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor : Alim Kusuma
