Mufti Mubarok: Saya melihat, ini lima persoalan di Jatim

M.Mufti Mubarok Direktur Lembaga Survey Regional (LeSuRe), Institute For Development and Economic (IDE)

Infonews.id | Surabaya - Refleksi 1 Tahun Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak. Ini sudut pandang yang diuraikan M.Mufti Mubarok Direktur Lembaga Survey Regional (LeSuRe), Institute For Development and Economic (IDE).

Ditemui kemarin, Mufti dalam kalimat pembukanya memberikan apresiasi, telah setahun Jatim dibawah kendali Gubernur Khofifah dan Wagub Emil.

"Selamat, genap satu tahun kepemimpinan Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Periode 2019-2024. Setelah dilantik pada 13 Februari 2019 oleh Presiden Joko Widodo," kata Mufti.

Dia kembali membuka memori, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak menjalankan roda pemerintahannya dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Sebagai salah satu upaya realisasi visi misi nya, Gubernur-Wakil Gubernur Jatim membuat program CETTAR pada setiap unit pelayanan pemerintahan. "Jabarannya, Cepat, Efektif dan Efisien, Tanggap dan Transparan, serta Responsif menjadi kata kunci untuk setiap pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain CETTAR, ada Nawa Bhakti Satya yang juga merupakan elaborasi visi dan misi pemerintahan Khofifah-Emil. Bhakti 1 hingga 9 tidak hanya berorientasi pada ekonomi dan pendidikan, namun juga pada upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang sehat, produktif, berbudaya dan agamis.  

Lima Persoalan di Jatim

Dirinya kemudian menggaris bawahi, Nawa Bhakti Satya maupun CETTAR seharusnya mampu menjawab permasalahan yang ada di Jatim.

"Setidaknya, saya punya 5 catatan penting dalam kepemimpinan Bu Khofifah dan Mas Emil selama satu tahun pemerintahannya," lanjut lelaki itu. 

Pertama, dinamika Birokrasi. Harmonisasi antara Gubernur dan Wagub masih bagus pada tahun pertama. Belum terlihat greget kongkret Wagub dalam membantu Gubernur secara aplikatif. Sementara “Ring satu” Gubernur sebagai lokomotif belum satu bahasa membawa misi Gubernur. Tim Teknis Gubernur sebagai etalase pemerintahan, belum responsif pada prioritas yang harus diselesaikan dalam pelayanan publik yang prima serta berjalan dengan ego masing- masing mengatasnamakan “standar mekanisme”.

"Menurut saya, itu sejatinya ada kepentingan fragmatis dalam mengelola mekanisme tersebut," ucapnya.

Kedua, Penataan BUMD masih belum maksimal. Berkali-kali Gubernur mencanangkan pentingnya pemahaman era 4.0 dalam setiap event ekonomi, namun belum ada wujud konkrit dalam revolusi BUMD di Jatim. Bahkan Gubernur terkesan tidak berani melakukan perubahan dan reformasi BUMD dengan masih duduknya “orang lama” dengan trade record kurang baik sebagai pimpinan.

"Seharusnya Gubernur mampu memasukkan nafas Nawa Bhakti Satya dan CETTAR dalam setiap lapisan pemerintahan tidak terkecuali dalam menempatkan komisaris dan direksi BUMD. Mata rantai koorporasi dalam BUMD harus diputus terutama pada PWU, BANK JATIM, JGU dan PJU," urainya. 

Ketiga, Tim Ekonomi belum produktif. APBD 2020 yang merupakan produk pertama Gubernur sudah ditetapkan. Dalam kajian yang lebih komprehensif, terkesan masih copy paste dari program sebelumnya dan sangat berorientasi proyek seremonial.  

Keempat, Dinamika Politik, Gubernur tidak memilki otoritas partai politik. Riak gelombang politik mulai terjadi, perbedaan kultur era Pak De (Soekarwo) dan era sekarang menjadi PR tersendiri dalam mengelola komunikasi politik dengan DPRD.

"Sehingga agenda pembahasan anggaran tidak terlalu mulus, di mulai saat perubahan APBD, berlanjut sampai pembahasan  APBD 2020. Dampaknya Gubernur kurang bisa lari kencang untuk jalankan misi Nawa Bhakti. Itu yang saya lihat," ucapnya. 

Kelima, dinamika antar daerah atau wilayah. Gagasan besar Gubernur untuk mensinergikan berbagai potensi Jatim dalam sistem administrasi yang akuntabel dan transparan sangat positif dan patut diapresiasi.

Gubernur membutuhkan teamwork yang solid dan berkualitas baik didalam maupun diluar pemerintah.

Solusi, Perlunya KasGab

Mufti menyebut, penguatan kinerja Gubernur melalui Tim Khusus sudah banyak dilakukan oleh beberapa Provinsi di Indonesia. Evaluasi menunjukkan, pemikiran yang dihasilkan oleh Tim khusus lebih efektif dan efisien. 

Tim Khusus ini dapat berupa satuan kerja yang mampu membantu Gubernur dalam mengakselerasi pembangunan di Jatim.

Selain itu, Upaya Penetrasi Ruh Nawa Bhakti Satya disetiap lini pembangunan Jatim membutuhkan strategi khusus yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan masing-masing.  

Kemudian, perlunya Gubernur untuk Akselerasi Pembangunan (KASGAP) merupakan salah satu solusi yang relevan. Unsur pakar, akademisi, dan para tokoh yang sejalan bahkan turut serta berkontribusi dalam merumuskan visi misi dan prioritas program selama masa kampanye akan sangat tepat untuk menjadikan KASGAP sebagai tim yang membantu Gubernur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan, dan peningkatan kualitas kinerja pemerintahan.

"Sehingga Nawa Bhakti Satya benar-benar mampu memberikan dampak kongkrit dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kita lihat saja, Jatim CETTAR apa Jatim AMBYAR," tegasnya.[]  

infonews.id tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Berita Terkait