Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk warga Jawa Timur

Infonews.id | Gresik - Kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Di awal tahun 2020 ini, Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan 2.020 sertifikat tanah untuk masyarakat di Gresik, Lamongan, Bangkalan, Surabaya dan Sidoarjo. Didampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat,  di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, Senin (27/1/2020).

Sebanyak 2.020 sertifikat diberikan,  dengan rincian 2.000 sertifikat untuk masyarakat dan 20 sertifikat untuk aset milik pemerintah daerah dan kabupaten. 20 sertifikat milik pemerintah daerah itu diserahkan langsung Presiden Jokowi, dan diterima Kepala BPKAD Jatim Bobby Soemiarsono. Di kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengharapkan tahun 2024 semua bidang tanah di Jatim sudah bersertifikat.

Khofifah juga meminta agar sertifikat yang sudah diterima digunakan sebagaimana mestinya. Termasuk jika dipakai untuk agunan.

"Sertifikat bisa digunakan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat," jelasnya. 

Secara keseluruhan pada tahun 2019 sudah ada 11.200.000 bidang tanah yang sudah disertifikatkan. Tersisa 9,4 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. 

Di Kabupaten Gresik, 51 persen tanah sudah terdaftar. Masih ada 383 ribu bidang tanah sedang dalam proses disertifikatkan. Targetnya empat tahun mendatang sudah selesai semua. 

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi, meminta masyarakat yang sudah memegang sertifikat, untuk berhati-hati menggunakannya. Sertifikat boleh dijadikan agunan hanya untuk modal usaha, investasi dan modal kerja.

"Sertifikat tanah, jangan diagunkan hanya untuk konsumtif seperti membeli mobil. Gunakan untuk usaha, baru keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk membeli mobil dan kepentingan lain," kata Jokowi, memberikan saran.

Jokowi juga meminta, bagi yang sudah memiliki sertifikat untuk merawatnya. Sertifikat yang sudah diterima dibungkus plastik agar tidak rusak. Kemudian di foto copy dan disimpan di tempat yang aman.

"Tujuan sertifikat di fotocopy, apabila hilang bisa diurus dengan mudah," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil menegaskan seluruh tanah di Jatim ditargetkan akan bersertifikat semua pada Tahun 2024. Target tersebut merupakan perintah Presiden RI yang wajib dilaksanakan.

"Masyarakat juga harus bersabar karena proses sertifikasi tanah terus dilakukan sampai tuntas," kata Sofyan Jalil. 

Jika digadaikan di bank, masyarakat harus menghitung dengan rinci dan diukur berapa keperluannya, termasuk kemampuan membayar tiap bulannya. Jika tidak bisa membayar angsuran setiap bulan, maka tanah akan hilang dan dilelang bank. 

"Gunakan sertifikat untuk modal usaha, jangan untuk konsumtif," pintanya.

Untuk diketahui, Program Tanah Sertifikat Langsung (PTSL) memberikan banyak manfaat, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga pemerintah. Diantaranya untuk mengetahui  batas desa dengan jelas, meminimalisir sengketa tanah dan lebih mudah diselesaikan, untuk tata ruang dan meningkatkan pajak negara dan meningkatkan pinjaman uang di perbankan untuk modal usaha.

Pada tahun 2018, dari sertifikat yang dijadikan jaminan sebesar Rp. 91 triliun. Angka tersebut meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 109 triliun.

"Dengan masyarakat memiliki sertifikat, masyarakat bisa menjadikan sebagai agunan. Meskipun sebelumnya belum mempunyai akses perbankan," lanjutnya.

"Janji kami paling lambat 2024 semua tanah di Jatim sudah bersertifikat. Tentunya perlu kerja keras dari BPN," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur didampingi Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jawa Timur dan Pangkoarmada 2. Masyarakat sangat antusias dengan kedatangan Presiden RI di Jawa Timur.

Turut menyertai Presiden dalam penyerahan sertifikat untuk masyarakat di Gresik antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Termasuk, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, serta Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman dan Putri Tanjung.(tji)

Editor : Martudji

Berita Terbaru