HMPG Jatim dan Semangat Swasembada Garam

INFOnews.id | Sidoarjo - Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jawa Timur, Muhammad Hasan menyebut garam asal Jawa Timur menjadi penopang hasil garam nasional. Yakni, 60 persen garam yang ada adalah dari Jawa Timur, sisanya 40 persen berasal dari daerah lainnya.

Dia menyampaikan, masih banyak persoalan terkait garam yang perlu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, utamanya soal regulasi yang ada.

"Pertama, terkait regulasi, hingga saat ini aturan yang dibuat oleh pemerintah belum berpihak pada masyarakat petambak garam. Berikutnya, belum masuknya garam ke dalam regulasi barang pokok dan penting (Bapoting), padahal sudah diatur dalam perubahan Peraturan Presiden RI (Perpres)," kata Hasan, Senin (20/12/2021).

Hasan kemudian menjabarkan, terkait aneka pangan yang selama ini jadi kluster industri, ke depannya bisa masuk kluster konsumsi. Sebab, berbicara aneka ragam pangan adalah terkait masalah pangan atau konsumsi masyarakat.

"Harapan kita, soal garam bukan lagi dipenuhi impor, tetapi dipenuhi atau disubstitusi oleh garam dalam negeri," tegasnya.

Belum adanya keberpihakan pemerintah kepada rakyat (petambak garam), masih terus disuarakannya agar komiditas garam masuk dalam daftar Bapoting.

"Harusnya begitu, sesuai yang diatur dalam perubahan Perpres, yang mana Presiden Jokowi (Presiden Joko Widodo-Red) telah mengamanatkan kepada Bapak Moeldoko terkait masalah garam masuk ke dalam Bapoting," urainya.

Terkait Perpres tersebut, pihaknya mendesak agar produksi garam segera di masukkan dalam kategori Bapoting. Jika itu dilakukan akan mempengaruhi juga harga garam.

"Dengan begitu, sehingga HPP bisa ditetapkan oleh pemerintah, itu harapan kami terkait soal regulasi. Kami juga berharap semoga Desember tahun ini garam sudah diatur masuk ke dalam Bapoting, sesuai perubahan Perpres," tegasnya.

Untuk peningkatan mutu atau kualitas garam, pihaknya juga meminta pemerintah segera melakukan intervensi. Misalnya, bantuan pembangunan sarana pendukung.

Pembangunan infrastruktur dari hulu hingga hilir harus terwujud. Agar terwujud juga peningkatan kualitas dan kuantitas garam rakyat. Misalnya, dilakukan normalisasi saluran dalam produksi.

"Sebab, di samping cuaca, kalau berbicara garam, maka bicara juga masalah manajemen air. Juga soal peran sentuhan teknologi seperti olil filter, membran serta teknologi lainnya," kata dia.

Sebagai penyambung komunikasi petambak garam dengan pemerintah, pihaknya sangat berharap ada peningkatan pembangunan infrastruktur hulu ke hilir. Juga terkait terobosan teknologi.

Jika itu dilakukan, pihaknya optimis akan ada peningkatan kualitas dan kuantitas garam yang dihasilkan oleh masyarakat petambak garam.

"Harapannya, mutu garam akan lebih baik, dengan semangat menuju atau mewujudkan swasembada. Menjadi tuan di negeri sendiri, tidak bergantung dengan impor," tegasnya. (inf/tji/red)

Editor : Redaksi