Jatim Provinsi Pertama Pelaksanaan Program Trijuang Reforma Agraria

INFONews.id | Surabaya - Provinsi Jawa Timur (Jatim) dipilih sebagai provinsi pertama yang melaksanan program Reforma Agraria, Trijuang Pemetaan Bidang Tanah dari Jatim untuk Indonesia.

Program tersebut dilaunching secara virtual oleh Menteri ATR/Ka BPN RI Sofyan A Djalil bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kakanwil BPN Jatim Jonahar di Gedung Negara Grahadi, Jumat (25/9/2020).

Gubernur Khofifah mengatakan, program Trijuang dalam rangka pemetaan bidang tanah ini sangat penting dalam mendukung segala program pemerintah khususnya Jawa Timur melalui Nawa Bhakti Satya.

“Pola Trijuang merupakan sinergitas bidang pertanahan yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan yang dilakukan di seluruh Indonesia dimulai dari Jawa Timur," tegas Khofifah.

"Ketiga unsur tersebut harus bekerjasama demi terwujudnya pemetaan bidang tanah yang nantinya akan berkorelasi dengan percepatan pelayanan, dalam menunjang kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB). Juga untuk mewujudkan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertanahan, guna menuju kesejahteraan rakyat di Jawa Timur,” lanjutnya.

Bahkan, World Bank menyebutkan salah satu indikator kemudahan berusaha adalah terkait soal kepastian hukum yaitu kemudahan pengurusan aset tanah.

Dengan adanya sinergitas antara tiga elemen ini, diharapkan akan terjadi integrasi data Pertanahan yang memudahkan pengurusan aset sehingga tercipta kepastian hukum kepemilikan tanah dan kemudahan pelayanan pengurusan aset lainnya di Jawa Timur.

Pemetaan tanah, pengurusan aset dan segala hal soal urusan pertanahan tidak bisa disepelekan. Ia mencontohkan, sengketa tanah yang sering muncul baik antar perseorangan, dengan pengusaha atau bahkan dengan negara, sertifikat lebih dari satu dan sebagainya.

“Maka betapa pentingnya pemetaan tanah berbasis desa. Kalau pakai sistem Trijuang ini, maka koordinasi desa dengan RT maupun RW akan jalan, dan akan menghasilkan tertib administrasi yang baik serta berkepastian hukum,” tegas gubernur yang juga mantan Mensos RI ini.

Disebutkan, di Jatim ada sebanyak 8.501 desa dan kelurahan. Jika seluruh elemen berkoordinasi lengkap bersama pemda dan BPN, Khofifah yakin bahwa tahun 2025 mendatang, pemetaan bidang tanah di Jatim akan rampung.

Guna mendukung program ini, pihaknya juga akan memberikan alokasi dalam penyusunan anggaran RAPBD Jatim tahun 2021 untuk pemetaan bidang tanah ini karena mengingat urgensinya yang cukup besar.

"Karena urusan pertanahan juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kami yakin bahwa ini bisa turun dibahas dan masuk dalam anggaran APBD tahun 2021 baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jika mengandalkan APBN saya khawatir tahun 2025 belum tuntas. Untuk itu kami berterima kasih kepada Pak Menteri, Jatim yang dipilih untuk melaksanakan pemetaan bidang tanah dalam program Trijuang, dari Jatim untuk Indonesia," urai Khofifah.

Khofifah menambahkan, soal kepemilikan tanah akan menjadi penguat status hukum atas penguasaan tanah dan bisa menjadi harapan baru di tengah pandemi saat ini.

Tim Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah

Khofifah juga memberi arahan pada seluruh elemen baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di seluruh Provinsi Jawa Timur untuk membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria di daerah.

Ini sebagai upaya untuk mendapatkan tanah yang berpotensi menjadi tanah objek Reforma Agraria (Tora) dan menyelesaikan permasalahan terkait Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan serta Pemanfaatan Tanah (P4T).

"Sebab saat ini di Jawa Timur baru terbentuk 20 Tim Gugus Tugas Reforma Agraria," katanya. 

Kemudiann, Menteri Menteri ATR/Ka BPN RI Sofyan A Djalil mengatakan, bahwa dengan pemetaan bidang tanah yang detail dan berbasis desa, maka berbagai masalah akan bisa teratasi langsung maupun tidak langsung. Bahkan target dari program ini, selain seluruh bidang tanah terpetakan, jalan hingha parit juga akan terpetakan karena pemetaan berdasarkan citra satelit ini memiliki skala yang cukup besar.

"Setelah pemetaan tanah selesai per bidang, maka akan ketemu tanah di sana sini, dan ini akan detail karena berbasis desa dan masyarakat desa tentu tau dimana batas-batas wilayah di sekitarnya," tegas Menteri Sofyan.

Setelah pemetaan selesai dilakukan, dilanjutkan dengan penetapan bidang tanah dan data, dan akan dikunci oleh sistem berdasarkan kesepakatan saat penetapan. Ini untuk memberikan jaminan bahwa tidak ada yang bisa mengubah atau mengutak-atik data yang tak sesuai dengan fakta lapangan.

"Lewat progran Trijuang ini, setiap persil tanah kita petakan. Manfaatnya banyak, termasuk kaitannya dengan NIK Kelompok Tani, dengan subsidi pupuk dan sektor pertanian lain. Selain itu, dalam tata ruang juga akan sangat bermanfaat. Investor yang akan berinvestasi cukup melihat peta wilayahnya apakah zona pemukiman, zona industri atau zona pertanian," urainya. 

Ke depan, sistem pemetaan bidang tanah juga akan ditambahkan fitur topografi, kemiringan tanah dan beberapa fitur lain tergantung kebutuhan yang nantinya akan memberikan kemudahan.

"Kita canangkan tahun 2025 seluruh persil tanah di Indonesia telah terpetakan. Jatim menarget akan bisa melakukan pemetaan bidang tanah antara 1,5 juta hingga 2 juta bidang tanah setahun. Kalau nantinya, APBD yang dialokasikan tidak cukup membiayai maka komponen dana desa bisa digunakan sehingga program ini akan berhasil," tegasnya.

Kakanwil BPN Jatim Jonahar juga menyampaikan bahwa persil demi persil tanah di Jatim akan dipetakan secara detail. Kemudian, masuk komputerisasi lengkap dengan citra satelit resolusi tinggi.

"Tiga pilar dalam program ini kita libatkan karena lalau kita sendiri itu berat. Seperti yang kita tunggu, jika pemetaan ini selesai, maka penyelesaian pertanahan akan cepat selesai karena semua bidang tanah telah terpetakan," kata Jonahar.

Untuk menjalankan program ini, ada orang yang ditunjuk, baik dari desa, Pemda maupun dari BPN. Targetnya seluruh bidang tanah di Jatim harus selesai terpetakan tahun 2025. Awalnya ditarget tahun 2024, namun karena pandemi kemudian diundur. (*)

Editor : Tudji Martudji