SURABAYA, INFONews.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan harus berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menilai evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi masukan penting untuk mempertajam sasaran program, meningkatkan efektivitas intervensi, serta mencegah inefisiensi anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/10) malam.
Dalam pertemuan itu, BPKP menyampaikan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta 38 pemerintah kabupaten/kota. Evaluasi difokuskan pada lima sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting.
“Terima kasih atas evaluasi dan masukannya. Ini memandu kami membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat. Karena program-program pemerintah memang harus ada dampak positifnya,” ujar Khofifah.
Total anggaran Rp27,52 triliun
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP, total alokasi anggaran pada lima sektor prioritas mencapai Rp27.519,86 miliar atau sekitar Rp27,52 triliun. Dari jumlah itu, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp5.099,35 miliar, sementara 38 pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Rp22.420,51 miliar. Anggaran tersebut tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan.
Di tingkat provinsi, alokasi terbesar ditujukan untuk sektor pendidikan sebesar Rp3.645,47 miliar. Disusul pengentasan kemiskinan Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp38,06 miliar.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, alokasi terbesar untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp9.473,63 miliar, diikuti pendidikan Rp6.760,16 miliar, kesehatan Rp2.998,90 miliar, ketahanan pangan Rp1.820,66 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp1.367,15 miliar.
Khofifah menegaskan, besarnya anggaran harus diikuti ketepatan sasaran dan kualitas intervensi. Menurut evaluasi BPKP, indikator sasaran utama Pemprov Jatim sudah berorientasi pada hasil dan terukur. Namun, masih terdapat ruang penyempurnaan agar pelaksanaan program lebih efisien, efektif, dan berdampak.
“Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas. Karena itu, kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi,” katanya.
Usulan forum bersama sekretaris daerah
Khofifah mendorong agar hasil evaluasi tidak berhenti di tingkat provinsi. Penguatan kualitas perencanaan agar pembangunan efektif, efisien, dan berdampak perlu disampaikan hingga ke pemerintah kabupaten/kota agar ada keselarasan kebijakan.
Ia mengusulkan agar Sekretaris Daerah dari 38 kabupaten/kota dilibatkan dalam forum bersama BPKP menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebelum input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Tahun Anggaran 2028.
“Perencanaan 2027 memang sudah selesai SIPD-nya. Tapi menjelang Musrenbang awal Mei, serta sebelum input SIPD, kita bisa hadirkan Sekretaris Daerah dari kabupaten/kota agar Pak Kalan BPKP bisa langsung memberikan penjelasan untuk membantu mereka melakukan perencanaan yang semakin efektif, efisien, dan berdampak,” jelasnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya pemetaan kewenangan antartingkat pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih program. Diskusi antara Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, dan BPKP perlu dilakukan sejak tahap awal perencanaan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Hasoloan Manalu menyatakan pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan evaluasi. BPKP juga akan memperkuat review secara komprehensif, mengintegrasikan aspek manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi.
Ia mendorong Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota agar langkah strategis dapat diselaraskan.
“Kami minta agar Pemprov Jatim segera berkoordinasi dengan bupati-wali kota agar menyelaraskan langkah strategisnya. Nanti kami akan buat laporan lagi di awal Januari dan kami akan melakukan penelitian juga,” pungkasnya.
Editor : Tudji Martudji
