JAKARTA, INFONews.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Ia juga menekankan penguatan koordinasi dan verifikasi agar bantuan tepat sasaran.
Komitmen itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara daring dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur. Kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” kata Khofifah.
Berdasarkan data per 14 September 2026, alokasi BSPS dari APBN untuk Jawa Timur mencapai 35.344 unit rumah. Dari jumlah itu, 12.371 unit sudah memasuki tahap konstruksi. Sementara usulan dari pemerintah kabupaten/kota mencapai 37.853 unit, dengan 15.425 unit selesai diverifikasi dan 11.995 unit ditetapkan sebagai penerima. Realisasi berdasarkan pencairan mencapai 35 persen atau senilai Rp247,42 miliar.
Selain dukungan pusat, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) juga dilakukan melalui kolaborasi Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Pada 2026, total RTLH yang tertangani melalui APBD Provinsi dan kabupaten/kota mencapai 5.411 unit dari target 9.725 unit. Penanganan oleh Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi sudah 100 persen, sementara yang ditangani Kodaeral V masih berlangsung. Penanganan oleh kabupaten/kota mencapai 3.711 unit dari target 7.801 unit atau sekitar 48 persen.
Untuk mempercepat pelaksanaan sekaligus menjaga ketepatan sasaran, Khofifah mengumumkan pembentukan Desk khusus BSPS sebagai pusat koordinasi dan monitoring di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. “Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS. Nanti akan kami sesuaikan apakah ditempatkan di Bappeda atau di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Jatim,” jelasnya.
Pemprov juga akan memaksimalkan sosialisasi melalui berbagai kanal, termasuk media luar ruang dan sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Aspek ketepatan sasaran menjadi perhatian khusus. Khofifah mendorong penguatan verifikasi awal calon penerima manfaat untuk mencegah tumpang tindih data atau penerima ganda. Upaya itu dilakukan dengan memperkuat Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) melalui dukungan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi syarat.
“Kami akan mencoba melakukan penguatan TPM dengan memaksimalkan dukungan dari Tagana dan TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM. Saya rasa ini akan sangat membantu,” ujarnya.
Menurut Khofifah, keberhasilan BSPS membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Program ini tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan peningkatan kualitas hidup.
“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” harapnya.
BSPS merupakan program strategis nasional Kementerian PKP untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah swadaya menjadi lebih layak huni. Program ini menyasar pemilik rumah tidak layak huni yang memiliki alas hak atau kepemilikan tanah yang sah, serta diharapkan memicu swadaya dan gotong royong masyarakat. (*)
Editor : Tudji Martudji
