SIDOARJO, iNFONews.ID - Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Adam Rusydi menyapa warga, menyimak dan menjawab pertanyaan juga mendengar cerita dan keluhan terkait sejumlah persoalan. Lontaran tanya dan pengaduan menjadi notulen untuk ditindaklanjuti.
Berbagai hal kemudian disampaikan di acara "Serap Aspirasi Reses" Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur, masa Persidangan II Tahun 2025-2026, yang dihadiri Adam Rusydi dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Sidoarjo, di Gedung SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, di Jalan Raya Sungon, Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (11/2/2026).
Misalnya, soal banjir, berbagai proyek pembangunan yang telah berjalan maupun yang menjadi usulan juga soal irigasi guna mengatasi banjir.
"Pertama, misalnya soal permasalahan banjir, kemudian yang kedua terkait pembangunan sarana dan prasarana, ke tiga berkaitan dengan sarana prasarana irigasi," urai Adam Rusydi ditemui usai acara.
Berkaitan dengan banjir, wakil rakyat dari Partai Golkar itu nenyebut sudah berkoordinasi dengan Bapeda.
"Bapeda juga telah menyampaikan grand design, misalnya untuk penanggulangan banjir. Tinggal bagaimana kita mengawal secara serius agar grand design itu diterapkan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Karena juga membutuhkan anggaran yang sangat besar, hampir 3 triliun rupiah untuk se-Kabupaten Sidoarjo," terangnya.
Adam Rusydi menambahkan, selain terus mengawal juga akan mengkomunikasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan, yang yang bisa dihandel Provinsi Jatim. Mungkin juga bisa dilakukan secara patungan.
"Misalnya, untuk kebutuhan irigasi pertanian selain bisa dilakukan oleh Kabupaten, juga bisa oleh Provinsi Jatim atau pemerintah pusat. Jadi, sama-sama saling melengkapi," tegasnya.
Sementara, ditanya untuk perkembangan pembangunan frontage di sisi timur jalan utama Surabaya - Sidoarjo, Adam menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal.
"Untuk proses frontage, yang sekarang sudah sampai di Siwalan Panji, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kami (dari DPRD Prov Jatim) hanya bisa menekankan dan memberikan masukan agar proses frontage segera selesai. Baik untuk pembebasan lahan dan sebagainya, karena semua ini untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. (*)
Editor : Tudji Martudji