INFOnews.id | Probolinggo - Kondisi geografis dan ekonomi menjadi tantangan tersendiri dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kekurangan tenaga guru adalah salah satu masalah yang belum terpecahkan sepenuhnya hingga saat ini.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, melakukan transformasi pendidikan untuk mengatasi rasio guru terhadap siswa yang tidak imbang tersebut.
Mereka menerapkan metode Pembelajaran Kelas Rangkap (Multigrade Teaching) yaitu seorang guru mengajar dua jenjang kelas sekaligus dalam satu ruang dan waktu yang sama.
Kelas I dan II digabung menjadi satu, kelas III dan IV, serta kelas V dan VI. Langkah ini dapat menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi tenaga pengajar, terutama di sekolah dasar (SD).
Umumnya, jumlah guru SD ada enam orang, namun dengan kelas rangkap hanya dibutuhkan tiga orang guru untuk satu sekolah.
“Guru di Kabupaten Probolinggo sekarang banyak yang pensiun. Jumlah guru menjadi berkurang. Melalui model Kelas Rangkap jumlah guru di suatu sekolah akan bisa terpenuhi,” kata Dr Fathur Rozi, Kepala Dindikbud Pemkab Probolinggo, saat ditemui di Probolinggo beberapa waktu lalu.
Sementara pengadaan Aparatur Sipil Negara baik melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Calon Pegawai Negeri Sipil tidak berbanding lurus dengan jumlah guru yang pensiun tersebut. Akibatnya, Pemkab Probolinggo kekurangan guru jenjang SD, guru untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Hindu, serta Olahraga.
“Awalnya, metode ini diinisiasi oleh INOVASI yang kemudian dituangkan dalam kebijakan daerah,” kata Fathur yang menjabat sebagai Kepala Dindikbud Pemkab Probolinggo pada 2020-2023 ini. Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Sekolah Pembelajaran Kelas Rangkap.
Guru dibekali terlebih dulu dengan pelatihan-pelatihan pembelajaran aktif sebelum kemudian menerapkan metode ini di masing-masing kelas. Tentu ada insentif tersendiri bagi mereka karena mengajar di kelas rangkap membutuhkan kreativitas dan upaya yang luar biasa.
Di sisi lain, ada masalah yang dihadapi Pemkab Probolinggo yaitu munculnya sekolah-sekolah kecil, sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 anak.
“Kurang lebih ada 97 lembaga termasuk kategori sekolah kecil. Nah, 33 sekolah di antaranya berada di daerah terpencil di Probolinggo yaitu di pegunungan Bromo dan lainnya,” terang Fathur.
Metode kelas rangkap sangat sesuai untuk diterapkan di area terpencil ini. Terdapat delapan sekolah percontohan yang memiliki siswa kurang dari 50 orang pada 2018. Mereka adalah SDN Sapikerep III, SDN Wonokerto II, SDN Sukapura IV, SDN Sukapura III, SDN Ngadisari I, SDN Ngadisari II, SDN Sariwani II, dan SDI Nurul Hikmah As-Sholeh.
Sekarang jumlah sekolah yang melaksanakan multigrade teaching di Kabupaten Probolinggo berjumlah 136 lembaga. Penambahan angka ini dinilai sebagai kesuksesan program. Maka, dia berharap metode kelas rangkap dapat menjadi solusi bagi pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi sekolah kecil, sekolah yang kekurangan guru, dan berada di daerah terpencil.
Kisah SDN Sariwani 2 Pengalaman pembelajaran kelas rangkap di Kabupaten Probolinggo dituangkan dalam film dokumenter berjudul “Niti Kaweruh – Menggapai Harapan di Lereng Bromo”.
Yunda Siti Nabila, Communication Officer INOVASI, mengatakan film produksi INOVASI bekerja sama dengan Pemkab Probolinggo ini menceritakan bagaimana SDN Sariwani 2 mengatasi masalah kekurangan guru dan siswa. SD yang berada di lereng Bromo ini termasuk sekolah kecil dengan jumlah guru yang terbatas. Mayoritas muridnya merupakan suku Tengger.
Dulu, tingkat kehadiran siswa di kelas rendah karena mereka membantu orang tua bekerja di ladang, diajak ke pasar, atau aktif terlibat di setiap upacara adat, membantu serta menjaga keberlangsungan tradisi dan budaya leluhur. Ketika Metode Sekolah Rangkap dipraktikkan di sekolah ini, sedikit demi sedikit terjadi perubahan berarti.
Kepala sekolah dan guru tidak saja mengikuti pelatihan multigrade tetapi juga berkampanye pendidikan pada hari-hari raya adat Tengger.
“Kami mengunjungi murid-murid saat hari adat sebab orang tuanya pasti ada di rumah. Ternyata, ada dampak positifnya. Kedekatan komunikasi antara wali murid dan tim sekolah menjadi sangat baik,” ungkap Suhandoyo, Kepala SDN Sariwani 2.
Ditambahkan Sumardi, guru kelas I-II SDN Sariwani 2, saat berkunjung ke 24 rumah murid itulah, tim sekolah memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan di sekolah.
“Pendekatan dilakukan bersama tokoh masyarakat, agama dan adat. Kami memberikan pemahaman kepada wali murid supaya tidak menjemput anak pulang saat pelajaran berlangsung,” terang Sumardi.
Joko Suwanto, Dukuh Pandita Desa Sariwani, kebagian tugas menjelaskan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan.
“Saya bilang ke warga, saat ada hajatan, sebaiknya anak tidak boleh terlalu lama bolos. Libur saat hari H saja. Kan kasihan, bapak ibu gurunya datang semua, tetapi muridnya tidak,” ujar Joko.
Dalam film Niti Kaweruh yang berdurasi sekitar 35 menit ini diluncurkan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada 3 Oktober 2023 lalu. Momen ini bersamaan dengan kegiatan Kunjungan Pemantauan Bersama oleh INOVASI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kedutaan Besar Australia. Film ini bisa diakses di tautan https://bit.ly/LaunchingNitiKaweruh.
Dr Abdul Halim Muharram MPd, Widyaprada Ahli Utama, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, mengungkapkan akhirnya menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan besar dalam memberikan pelayanan pendidikan.
“Di area ini masyarakat boleh disebut terisolir. Karena berada di pegunungan, maka ada keterbatasan akses pada beberapa hal. Tetapi, mereka sangat terbuka dalam pemberian layanan pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Heri Sulistyanto SSos MSi, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, mengatakan, Pemkab Probolinggo berkomitmen akan terus menerapkan program ini di masa mendatang. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keaktifan siswa hadir di sekolah, Pemkab Probolinggo juga membuat program Ayo Kembali ke Sekolah.
“Melalui program itu, kami berharap tidak lagi ada anak-anak yang tidak datang ke sekolah atau tidak berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” tegasnya.
Mark Heyward PhD, Direktur Program INOVASI, menuturkan metode multigrade berlangsung pada 2018 hingga 2019 di Kabupaten Probolinggo. Delapan SD di Kecamatan Sukapura menjadi sekolah pilot multigrade. Kini berkembang menjadi 136 SD yang mengimplementasikan kelas rangkap dengan pembiayaan mandiri. (inf/mar/red)
Editor : Tudji Martudji