JAKARTA, INFONews.ID — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memaparkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat pengurangan risiko bencana pada Japan–Indonesia Local Administration Seminar 2026 di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah daerah Indonesia dan Jepang itu, Emil menjelaskan karakter geografis dan demografis Jawa Timur yang kompleks menuntut sistem penanggulangan bencana terintegrasi. Provinsi ini mencakup 48.055,876 km² atau sekitar 36,23 persen wilayah Pulau Jawa, dengan 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, dan 8.494 desa/kelurahan. Jatim juga memiliki 48 gunung (tujuh di antaranya aktif), serta 538 pulau dengan 11 kecamatan kepulauan.
“Karakter Jawa Timur sangat beragam. Kita memiliki kawasan pegunungan, gunung berapi aktif, wilayah pesisir hingga pulau-pulau kecil. Karena itu, pengurangan risiko bencana tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam, tetapi harus berbasis risiko dan karakteristik wilayah masing-masing,” ujar Emil.
Menurut data BPBD Jawa Timur hingga 31 Agustus 2026, tercatat 236 kejadian bencana. Dominan di antaranya 101 angin kencang, 47 kebakaran hutan, 29 banjir, 24 kebakaran lahan, 20 kekeringan, tujuh tanah longsor, empat angin puting beliung, dan empat kejadian lainnya.
Emil menekankan pengurangan risiko harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Pemprov Jatim memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan melalui Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) termasuk di pondok pesantren, sistem peringatan dini, rambu evakuasi, pemetaan risiko, indeks ketahanan daerah, serta penguatan relawan dan masyarakat.
Penguatan kebijakan diwujudkan dengan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2026 agar sesuai perkembangan peraturan, dinamika risiko, dan kebutuhan tata kelola yang lebih baik.
“Kita ingin membangun sistem yang tidak hanya kuat ketika bencana terjadi, tetapi jauh lebih kuat dalam mencegah dan mengurangi risikonya. Prinsipnya masyarakat lebih terlindungi dan tangguh, sementara tata kelola semakin terintegrasi, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.
Untuk respons darurat, Jatim memiliki BPBD One, mobil command center yang dilengkapi perangkat komunikasi termasuk Starlink. Infrastruktur komunikasi dinilai krusial karena jaringan konvensional sering terganggu saat bencana. Respons cepat juga didukung pemetaan kebutuhan alat berat seperti ekskavator dan chainsaw.
Emil juga menyoroti pentingnya tempat pengungsian yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Selain kebutuhan dasar, perhatian diberikan pada lotion antinyamuk, sarana bermain anak, trauma healing, dan layanan konseling. Ia menceritakan pengalaman saat menjabat Bupati Trenggalek, ketika keluhan nyamuk di pengungsian segera diatasi dengan penambahan lotion antinyamuk.
Sebagian pengungsi memilih tinggal bersama keluarga. Dalam kasus itu, bantuan diberikan melalui skema jaminan hidup (jadup) berupa uang tunai, bukan hanya makanan siap saji.
Former Director of Disaster and Crisis Management Administration Division Kumamoto Prefecture, Ariura Takashi, menekankan pencegahan harus melibatkan semua pihak melalui pelatihan, koordinasi lintas lembaga, dan platform komando yang memudahkan pengambilan keputusan cepat. Ia juga menyoroti pengelolaan limbah bencana, kesehatan mental, serta pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, pertanian, dan infrastruktur.
Pembicara lain yang hadir antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Director General for Regional Revitalization MIC Jepang Suzuki Kiyoshi, dan Special Advisor to the Governor on International Affairs Tokyo Metropolitan Government Kuwabara Atsushi. (*)
Editor : Tudji Martudji