HYDERABAD, INFONEWS.ID - Delegasi Indonesia membawa sejumlah usulan terkait perlindungan hak pekerja pada BRICS Trade Union Forum (TUF) ke-15 yang berakhir di Hyderabad, India, Kamis (16/7/2026). Pertemuan selama tiga hari itu menghasilkan tujuh rekomendasi strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang berubah akibat perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi global.
Forum yang mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability mempertemukan organisasi serikat pekerja dari negara-negara anggota BRICS. Berbagai isu menjadi pembahasan, mulai dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), ekonomi digital, hingga transisi menuju ekonomi hijau.
Baca juga: Indonesia Ambil Peran Strategis di BRICS Trade Union Forum 2026
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN menjadi salah satu wakil Indonesia dalam forum tersebut. Delegasi KSPSI AGN, William Yani Wea, ikut terlibat dalam pembahasan mengenai perlindungan pekerja di tengah meningkatnya penggunaan otomatisasi dan AI.
Menurut William, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu melindungi pekerja agar manfaat inovasi dapat dirasakan secara merata.
"Kehadiran KSPSI AGN dalam forum ini menjadi bagian dari upaya Indonesia mendorong agar inovasi teknologi selalu diikuti pembaruan regulasi dan perlindungan sosial bagi pekerja," ujar William dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).
Pria yang akrab disapa Willy itu menilai forum tersebut menjadi kesempatan bagi serikat pekerja untuk memperkuat posisi dalam proses penyusunan kebijakan di lingkungan BRICS.
Ia menegaskan dialog sosial antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kualitas hidup para pekerja.
Baca juga: SP IMPPI Desak Protokol Darurat Lindungi Pekerja Migran Indonesia di Konflik Arab
"Masa depan dunia kerja harus dibangun secara inklusif. Dialog sosial dan kerja sama tripartit menjadi fondasi agar kebijakan ekonomi benar-benar berpihak kepada pekerja," katanya.
Delegasi Indonesia lainnya, Ditha Julieta, menambahkan pekerja harus dilibatkan sejak awal dalam penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.
Menurut dia, kebijakan peningkatan keterampilan akan lebih efektif apabila dirancang bersama pekerja yang merasakan langsung perubahan di lapangan.
"Partisipasi aktif pekerja dalam penyusunan kebijakan menjadi syarat agar setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ujar Ditha.
Pada penutupan forum, delegasi Indonesia kembali menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas antarserikat pekerja negara-negara BRICS dalam menghadapi tantangan global, seperti digitalisasi, otomatisasi, hingga perubahan iklim.
Baca juga: Lara di Balik Surat untuk Mama: William Yani Sebut Kematian Bocah YBS di Ngada Tragedi Kemanusiaan
KSPSI AGN juga menyatakan akan terus membawa aspirasi pekerja Indonesia ke berbagai forum internasional sebagai bagian dari upaya memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja.
Tujuh Rekomendasi Forum BRICS
BRICS Trade Union Forum ke-15 menghasilkan tujuh rekomendasi utama, yakni perlindungan bagi pekerja platform digital, pengembangan AI yang berpusat pada manusia, pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning), penguatan kesetaraan gender, perluasan jaminan sosial universal, penerapan transisi energi yang adil (just transition), serta pembentukan mekanisme dialog permanen antara serikat pekerja dan BRICS dalam penyusunan kebijakan ekonomi maupun sosial.
Editor : Alim Kusuma