INFONews.id | Gresik - Aroma mobilisasi pemilih menggunakan kekuasaan diduga terjadi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gresik. Dugaan itu dilontarkan Koordinator LSM Genpatra, Ali Candi. Ali menguraikan, saat pertemuam juga ada 'jurus' menakut-nakuti kepala desa terkait laporan dana desanya. Misalnya, dengan cara akan dilakukan pemanggilan oleh kejaksaan dan kepolisian untuk diperiksa.
“Ada mobilisasi kades. Terus mengancam kades dengan alat kejaksaan dan kepolisian. Ini kan merusak demokrasi dan melanggar UU Politik,” urai Ali, Kamis (25/6/2020).
Terkait hal itu, Ali mengatakan pihaknya akan melaporkan ke lembaga pengawas Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Sebab, menurutnya itu tidak bisa dibiarkan. Apalagi, mobilisasi kepala desa sudah dilakukan berulang kali.
Masih kata Ali, terbaru terjadi Senin 22 Juni lalu, saat pertemuan di salah satu rumah di Jalan Sampit GKB untuk para kades se-Kecamatan Manyar. Sebelumnya, pertemuan digelar di Kecamatan Ujungpangkah, tepatnya di Desa Kebun Agung. Kemudian di Kecamatan Menganti, tepatnya di Desa Hulaan.
“Pertemuan di GKB, khusus untuk Kecamatan Manyar,” ungkap salah kepala desa, yang membenarkan pertemuan itu.
Di pertemuan itu ada ajakan dan pengenalan pasangan Qosim-Alif. Pasangan itu juga ikut dalam pertemuan yang berjalan sekitar 1 jam 30 menit itu.
“Kepala desa itu perangkat negara. Jadi jangan diikut-ikutkan dalam politik. Ini menciderai demokrasi,” ungkap Ali.
Sementara itu, Kepala bagian Humas Pemkab Gresik, Reza Palevi, mengaku tidak tahu menahu soal adanya kegiatan mobilasasi kepala desa yang dilakukan oleh pasangan Qosim-Alif.
"Mohon maaf saya tidak tahu kalau soal itu, saya baru tahu ya dari sampean ini mas," ungkapnya, saat dihubungi melalui telepon.
Saat ditanya jika seandainya kegiatan mobilasisi kepala desa ini dilakukan apakah melanggar atau tidak, dirinya enggan berkomentar. "Waduh saya nggak tahu, mungkin yang bisa menjawab dari instansi terkait," tutupnya. (tim)
Editor : Redaksi