SURABAYA, INFONews.ID -Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong penambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN). Langkah ini bertujuan memperluas sertifikasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar kualitas produk meningkat dan keselamatan konsumen lebih terjamin.
Bambang menyampaikan permintaan tersebut dalam kegiatan sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi UMKM di Surabaya, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama bagi BSN dalam memperluas sosialisasi dan sertifikasi produk UMKM.
“Saya meminta anggaran BSN tidak dikurangi, bahkan ditambah agar jangkauan layanan standardisasi semakin luas,” ujar Bambang.
Ia menekankan bahwa standardisasi tidak hanya penting untuk meningkatkan mutu produk, tetapi lebih utama lagi untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen. Saat ini, dari sekitar 67 juta UMKM di Indonesia, produk yang telah tersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) masih kurang dari satu persen. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi BSN dalam memperluas penerapan SNI.
Sebagai gambaran, Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sekitar 43 juta jiwa dan hampir lima juta UMKM hanya dilayani oleh tiga petugas BSN. Keterbatasan sumber daya manusia ini, menurut Bambang, memperlambat jangkauan layanan standardisasi.
Bambang menegaskan, sertifikasi SNI tidak sekadar melindungi konsumen. Standarisasi juga membantu pelaku UMKM meningkatkan kepercayaan pasar, menjaga keberlangsungan usaha, serta memperkuat akses pembiayaan. Ia mengingatkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Karena itu, dukungan terhadap sektor ini sangat penting.
Sementara itu, Analis Standardisasi Ahli Muda BSN Nandita Harmina menjelaskan bahwa sosialisasi SNI dilakukan bersama Komisi VII DPR RI untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat standardisasi.
“Kami berharap semakin banyak produk pelaku usaha yang menerapkan SNI, sehingga UMKM naik kelas, lapangan kerja bertambah, dan konsumen semakin terlindungi,” kata Nandita.
Ia menambahkan, BSN terus melakukan sosialisasi melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, kantor perwakilan, serta webinar agar informasi standardisasi dapat menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah. (*)
Editor : Tudji Martudji