MALANG, INFONews.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) gratis sebanyak 300 liter kepada 100 pengemudi ojek online (ojol) di Kota Malang, Sabtu (17/10/2026), malam.
Kegiatan berlangsung di SPBU 54.651.73, Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Masing-masing pengemudi menerima tiga liter BBM gratis. Bantuan ini diberikan untuk meringankan biaya operasional para pengemudi yang setiap hari mengandalkan kendaraan bermotor sebagai sumber penghasilan.
Penyaluran bantuan juga dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dengan tema “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan”. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap ketersediaan BBM di sejumlah daerah, dukungan ini menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pekerja sektor informal.
Antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Malang turut menjadi perhatian pemerintah. Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, stok BBM secara umum hingga 31 Oktober tercatat aman. Namun, ketersediaan stok harus diikuti dengan distribusi yang sesuai kebutuhan di setiap wilayah agar pasokan dapat diterima masyarakat secara proporsional.
“Pemprov Jatim sudah dua kali melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, mulai dari persoalan antrean panjang di Jember, Bondowoso, hingga Malang. Berdasarkan data stok dari Pertamina, sebetulnya tercatat aman,” ujar Khofifah.
Dalam koordinasi tersebut, pihaknya memperoleh informasi bahwa kapal pengangkut BBM impor telah merapat di Pelabuhan Tanjung Perak, sementara kapal berikutnya dijadwalkan tiba pada 25 Oktober. Informasi ini menjadi bagian dari pemantauan pemerintah terhadap kesinambungan pasokan BBM di Jawa Timur.
Meski demikian, Khofifah menekankan bahwa ketersediaan stok secara umum harus diimbangi dengan distribusi yang tepat hingga ke setiap SPBU. Penyaluran BBM perlu mengacu pada data kebutuhan masing-masing wilayah agar pasokan menjangkau masyarakat sesuai proporsinya.
“Harapan kita, masing-masing SPBU di Jawa Timur mendistribusikan BBM sesuai proporsi. Kebutuhan itu sebenarnya sudah ada datanya di Pertamina. Jadi, mari kita bersama-sama memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai porsinya,” katanya.
Dalam koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, diperoleh penjelasan bahwa pasokan ke sejumlah SPBU di Malang bahkan telah melampaui kuota yang tercatat. Apabila antrean panjang masih terjadi, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, baik dari sisi distribusi maupun perkembangan kebutuhan masyarakat.
Evaluasi ini penting karena Kota Malang memiliki karakteristik sebagai kota pendidikan sekaligus destinasi wisata. Mobilitas mahasiswa, wisatawan, dan masyarakat pada periode tertentu dapat memengaruhi kebutuhan bahan bakar. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga perlu terus mencermati pola konsumsi dan menyesuaikan pasokan berdasarkan kebutuhan aktual.
Selain memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan, Khofifah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying. Pembelian dalam jumlah tidak wajar justru berpotensi memperpanjang antrean dan menghambat masyarakat lain yang membutuhkan bahan bakar untuk kegiatan sehari-hari.
“Kita harus menghindari panic buying. Apalagi jika ada indikasi membeli menggunakan tangki yang lebih besar, kemudian BBM-nya disedot atau dijual kembali di jalan. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan, koordinasi juga dilakukan dengan jajaran kepolisian, termasuk Kapolda Jawa Timur dan Kapolri. Pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan sekaligus mendukung kelancaran distribusi di lapangan.
Khofifah secara khusus menekankan agar masyarakat yang membutuhkan Pertalite maupun solar tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar. Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, pasokan Pertamax hingga 31 Oktober diperkirakan melebihi kebutuhan, sedangkan Pertalite dan solar diperkirakan mencukupi sesuai alokasi yang telah tercatat.
Apabila antrean panjang masih ditemukan, pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga perlu terus mengevaluasi penyebabnya. Peningkatan kebutuhan pada waktu tertentu juga perlu menjadi pertimbangan dalam pengaturan pasokan agar distribusi tetap sejalan dengan dinamika aktivitas masyarakat.
“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM sesuai kebutuhannya. Karena itu, distribusi harus dikawal, data kebutuhan harus menjadi dasar, dan kita bersama-sama mencegah adanya pembelian berlebihan maupun penyelewengan di lapangan,” ujar Khofifah.
Kelancaran pasokan BBM membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, Pertamina Patra Niaga, aparat kepolisian, hingga masyarakat. Distribusi yang berbasis data, pengawasan yang baik, serta perilaku pembelian yang wajar menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan bahan bakar terpenuhi secara merata.
“Dalam momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, upaya tersebut sejalan dengan semangat Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan, yakni memastikan pelayanan dan kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” pungkasnya. (*)
Editor : Tudji Martudji
